Secara Politis Dimakzulkan DPRD Jember, Bupati Faida : 'Saya Baik-Baik Saja'

SURYA.co.id | JEMBER - Bupati Jember, Faida berterimakasih kepada pendukungnya yang telah menahan diri dengan tidak hadir di DPRD Jember ketika anggota dewan menggelar rapat sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat yang memutuskan pemakzulan dirinya secara politik dari jabatan bupati.

"Saya ucapkan terimakasih karena pendukung saya dan Kiai Muqit (Wabup Jember) bisa menahan diri tidak hadir. Tidak ikut berkerumun di sekitar DPRD ketika ada paripurna Hak Menyatakan Pendapat," ujar Bupati Faida ketika berpidato di Pengajian Malam Jumat Manis di Pendapa Wahyawibhawagraha Jember, Kamis (23/7/2020) malam.

Dia menyebutkan dirinya tidak hadir dalam rapat paripurna karena saat ini masa pandemi. Sementara rapat melalui video conference juga dianggap sah. Karenanya, dia meminta supaya hadir secara virtual.

"Mengingat situasi pandemi, rapat virtual itu sah. Kalau saya hadir langsung, kemudian banyak orang yang ikut. Akan tambah banyak orang berkerumun dan itu sangat rentan di masa pandemi Covid ini," ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, potensi bentrok bisa terjadi jika warga yang pro dan kontra HMP bertemu. Oleh karena itu, dia mengucapkan terimakasih para pendukungnya menahan diri dan tidak hadir di dewan.

"Tidak apa-apa dewan menyatakan pendapat. Itu dipersilakan dan diatur sesuai UU. Nanti itu akan disampaikan untuk diuji di MA. Nanti di sana diuji benar dan tidaknya," tegasnya.

Dia meminta kepada pendukungnya dan warga Jember untuk tetap bersabar. "Baik yang pro maupun yang kontra. Bagaimanapun kita semua bersaudara, warga Jember," lanjutnya.

Dia menambahkan, apa yang dituduhkan DPRD Jember melalui Hak Menyatakan Pendapat sudah diklarifikasi di Kemendagri. Klarifikasi yang difasilitasi DPD RI di awal pekan bulan Juli tersebut berlangsung selama tujuh jam.

Bupati Jember Baik-Baik Saja

Seusai pengajian ketika diwawancarai Surya, Bupati Jember Faida mengaku baik-baik saja, begitu juga dengan keluarganya.

"Saya baik-baik saja, keluarga saya juga. Ibu saya juga tidak kaget. Karena ini risiko ketika memilih jalan ini," katanya.

Pemakzulan bupati secara politik menjadi sejarah pemerintahan di Kabupaten Jember. Sebab baru kali ini terjadi, legislatif memberhentikan pemimpin eksekutif yakni bupati.

Rabu (22/7/2020) kemarin, DPRD Jember final memberikan keputusan politik mereka yakni memakzulkan atau memberhentikan Bupati Jember Faida dalam sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

DPRD Jember menilai bupati telah melanggar sumpah janji dan jabatan, serta peraturan perundang-undangan. Anggota dewan menilai bupati telah melakukan pelanggaran berat dalam hal tata pemerintahan. Beberapa indikasi pelanggaran yang disebutkan oleh pengusul HMP antara lain;

Pertama, kebijakan Pemkab Jember sehingga tidak mendapatkan kuota formasi CPNS tahun 2019.