BERITA Surabaya Hari ini Populer: DPRD Tolak PSBB Lagi dan 6 Kelurahan Dinyatakan Nol Kasus COVID-19

Saya sudah usulkan untuk menambah minimal 3 mesin PCR atau kalau memang terlalu mahal, bisa menggunakan mesin modifikasi mesin test TBC yang lebih murah," lanjutnya.

Namun begitu melihat Pemkot Surabaya yang telah menganggarkan Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19 selama dua bulan, menurut Josiah bukan suatu hal yang berat untuk membeli mesin PCR dengan harga Rp 6 miliar per item.

Josiah menjelaskan, jumlah test PCR yang menjadi syarat minimal WHO adalah 1/1000 penduduk per minggu.

Jika jumlah penduduk Surabaya saat ini 3,1 juta artinya Surabaya harus bisa melakukan test PCR kepada 3.100 penduduknya selama satu pekan.

"Bisa lah Pemkot Surabaya kalau beli mesin 3 PCR seharga Rp 18 miliar," lanjutnya.

Selain menambah mesin PCR, Pemkot Surabaya lanjut Josiah juga harus masif melakukan sosialisasi terkait isolasi mandiri.

"Kita bisa melihat sepertinya masyarakat tidak paham mengenai tata cara isolasi mandiri yang benar, sehingga penularan dalam keluarga juga menjadi faktor yang besar" ucap Josiah.

Menurut Josiah, Pemkot Surabaya harus berhati-hati dengan para Orang Tanpa Gejala (OTG) yang justru berpeluang besar menularkan Covid 19.

Sehingga tes PCR secara masif akan mempermudah mengidentifikasi para OTG di Surabaya untuk selanjutnya dilakukan isolasi.

"Dengan adanya tes secara masif ini tentu akan meningkatkan angka positif, tapi kita tidak perlu kuatir.

Karena dengan diketahui sejak dini maka bisa segera dilakukan tindakan penangananya dan ke depannya tidak akan melonjak lagi karena angka pasti penderita sudah kita dapat," tutupnya.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Jawa Timur (Jatim) mengungkap sejumlah alasan kenapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa diterapkan lagi di Kota Surabaya.

Alasan utamanya adalah karena kasus positif Virus Corona atauCOVID-19 di Kota Surabaya kembali tinggi alias makin ganas setelah PSBB berakhir.

Kesadaran masyarakat Kota Surabaya untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 juga dinilai makin kendor setelah tidak ada PSBB.

Menanggapi itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya tak ingin PSBB kembali diterapkan di Kota Surabaya.