Muncul Rencana Pagu SMP Negeri di PPDB Surabaya Ditambah, SMP Swasta Minta Kaji Ulang

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (SMP) swasta telah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan (Dindik)  Kota Surabaya yang mengusulkan jumlah pagu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun 2020 hingga 42 siswa dari ketentuan awal 32 siswa dalam satu pagu.

Hal ini memicu peo dan kontra di kalangan sekolah swasta. Pasalnya penambahan pagu di SMP negeri di pertengahan PPDB dikhawatirkan akan mengulangi  permasalahan PPDB tahun lalu. Sehingga sejumlah SMP swasta harus menutup sekolahnya lantaran tidak mendapat siswa.

Ketua MKKS SMP Swasta wilayah Surabaya Timur, Wiwik Wahyuningsih mengungkapkan Dindik Kota Surabaya beralasan  penambahan jumlah pagu dalam PPDB tahun ini karena adanya pandemi. Sehingga banyak calon wali murid yang masuk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu kuota di jalur afirmasi akan ditambahkan.

"Dari adanya pandemi ini,  katanya masyarakat MBR bertambah 5 ribu sekian. Tapi kalau semua nya diambil dan tidak mengurangi kuota yang lain, terus gimana sekolah swasta ini?

Sekolah swasta tidak menutup mata untuk keluarga yang tidak mampu. Kami juga punya kuota khusus bagi mereka.  Adanya pandemi tidak melulu dilihat dari masyarakat tidak mampu harus disekolahkan di negeri," urainya.

Sekalipun sebaran jumlah pagu akan dilakukan secara berimbang oleh Dindik Kota, namun pembagian ini kerap tidak melihat jumlah satuan pendidikan antara negeri dan swasta.

"Kalau dilihat dari jumlah lulusan SD diperkirakan 45 ribu diambil 22 ribu untuk negeri dan 23 ribu di swasta ini berimbang menurut.  Tapi tidak dilihat jumlah sekolahnya, yang negeri ada 63, sedangkan swasta ada 260 lebih sekolah. Berapa siswa lulusan SD yang mondok ini juga harus dipikirkan," papar dia.

Jika berkaca pada tahun PPDB tahun lalu,  SMP swasta hanya mendapat 13 ribu siswa. Alhasil,  setidaknya ada 5 sampai 10 sekolah swasta yang harus tutup karena tak mendapatkan siswa

Dikatakan perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala SMP 17 Agustus 1945 Surabaya ini, sekolah swasta juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah yang tangguh dalam menghadapi pandemi.  Artinya penerapan protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat dilingkungan sekolah. 

"Tapi kalau jumlah siswanya 42 dalam satu kelas bagaimana dengan (penerapan) protokol kesehatannya, bagaimana physical  distancing diterapkan di sekolah negeri. Ini kan ndak bisa sekalipun alasannya karena pandemi?

Saya masih berharap kadindik memahami kondisi sekolah swasta sekaligus fenomena Covid-19 saat ini," tuturnya.

Karenanya ia meminta agar Dindik Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya mengkaji kembali aturan pagu dalam PPDB tahun ini. Pihaknya juga menekankan agar pemerintah bisa mentaati aturan jumlah pagu. 

"Kalau seruang isi 32 anak ya realisasi 32 anak. Kalau tetap dilakukan (penambahan),  kasusnya akan sama seperti tahun lalu.

Karena melanggar jumlah pagu dalam permendikbud. Ini lagu lama yang kemudian akan diajukan ke kemdikbud," kata dia.

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo mengungkapkan tidak keberatan jika kuota afirmasi ditambah. Hal ini berarti kuota zonasi akan berkurang.