Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik Tak Penuhi 6 Syarat WHO Untuk New Normal, Apakah PSBB Tahap 4?

SURYA.co.id | SURABAYA - Sudah tiga kali Surabaya Raya melaksanakan PSBB dan hari ini, Senin (8/6/2020) hari terakhir untuk PSBB Surabaya Raya tahap 3.

Apakah Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan mengajukan kembali PSBB Surabaya Raya tahap 4?

Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya, Plt Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik mengusulkan agar PSBB diakhiri karena kondisi ekonomi kian terpuruk.

Namun, di sisi lain, Surabaya Raya belum memenuhi 6 syarat WHO untuk menuju new normal (tatanan kehidupan baru).

Nasib PSBB Surabaya Raya akan diputuskan hari ini, Senin (8/6/2020).

• Risma Tolak PSBB Surabaya Tahap 4 Untuk Redam Covid-19, Bagaimana Respons Gubernur Khofifah?

Koordinator PSBB Jawa Timur yang juga sekaligus Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan ketiga kepala daerah di Surabaya Raya telah mengusulkan agar PSBB tidak diperpanjang dengan sejumlah alasan.

Namun bukan berarti, protokol kesehatan sebagai langkah memutus mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19) akan hilang sama sekali jika PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang.

"Kalau di Gresik (usulannya) PPK yaitu Pengetatan Protokol Kesehatan. Untuk di Sidoarjo masa transisi menuju new normal. Judulnya beda-beda, kalau Surabaya belum," kata Heru, Senin (8/6/2020).

Hari ini, ketiga gugus tugas dari masing-masing kabupaten/kota akan membawa draft Perwali dan Perbup untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jatim.

"Kemarin sudah digodok secara teknis sampai jam setengah 1 dini hari, nanti jam 3 diputuskan," lanjutnya.

Heru mengatakan memang menuju New Normal Life, Surabaya Raya belum memenuhi keenam syarat yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO).

Namun ada beberapa item yang sudah memenuhi diantaranya adalah keikutsertaan masyarakat dalam memutus mata rantai penularan melalui kampung tangguh.

"Jadi sifatnya bukan di hulunya, tapi di hilirnya. Misalnya di Sidoarjo ada kegiatan yang dikonsentrasikan untuk memproteksi melalui RT dan RW," ujar Heru.

Pemprov Jatim juga terus meningkatkan fasilitas serta manejemen kesehatan dengan berkoordinasi semua jenjang pemerintahan.

Seperti di Surabaya yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19, Heru mengatakan, fasilitas kesehatan tidak akan ditanggung oleh Pemkot Surabaya sendiri tapi juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang lain.