KRONOLOGI Sebenarnya Anggota DPRD Ngamuk Banting Botol Bir di Pendopo Bupati depan Polisi

SURYA.CO,ID, TULUNGAGUNG - Terungkap kronologi sebenarnya oknum anggota DPRD di Tulungagung, Jawa Timur (Jatim) mengamuk banting botol bir di pendopo bupati hingga tantang anggota Satpol PP dan disaksikan polisi yang berjaga.

Kabag Humas, Protokol dan Kerja Sama Antar Kepala Dinas Pemkab Tulungagung, Galih Nusantoro, membenarkan peristiwa  pada Jumat (29/5/2020) malam itu.

Namun, Galih belum memberikan penjelasan rinci terkait kejadian tersebut.

Berikut ini fakta-fakta dan kronologinya:

1. Ingin bertemu bupati

Malam itu, Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Kabupaten Tulungagung mendadak mencekam dibanding malam-malam sebelumnya.

Kronologi anggota DPRD mengamuk di Pendopo Bupati Tulungagung diungkap oleh Heri Widodo.

Heri Widodo diketahui pernah menjadi pengacara Bupati Maryoto Birowo.

Anggota DPRD Tulungagung yang ngamuk tersebut tak disebutkan identitasnya.

Aksi koboinya itu berawal dari keinginannya bertemu dengan Bupati Maryoto.

Keinginan sang anggota dewan wakil rakyat itu tidak kesampaian, lantaran Bupati Maryoto tidak ada di tempat.

Sontak saja, anggota DPRD tadi dan seorang temannya itu membuat suasana pendopo diselimuti ketegangan.

2. Banting toples dan botol bir

Heri Widodo yang juga pegiat Aliansi Masyarakat Peduli Tulungagung (AMPTA) ini menceritakan rinci kejadian malam itu.

"Saya mengecam aksi koboi di Pendopo Kabupaten Tulungagung," terang Heri saat dihubungi pada Senin (1/6/2020).

Menurut Heri, dua orang ini datang mencari Bupati Maryoto Birowo.

Tahu sang bupati tidak ada di pendopo, anggota DPRD Tulungagung ini kemudian marah.

Dia membanting sebuah toples kue nastar yang ada di ruang tamu pendopo. 

"Saat itu ada penjagaan Satpol PP dan Polisi," ungkap Heri Widodo.

"Tapi mereka tidak ambil tindakan karena situasinya memanas dan mengarah ke anarkis," sambung dia.

Bukan hanya toples saja, anggota DPRD ini juga membantingbotol bir di lantai pendopo.

3. Bupati sudah janji datang

Heri Widodo mengungkapkan, saat itu Bupati Maryoto Birowosudah diberi tahu aksi koboi tamunya itu.

Sang bupait kemudian meminta anggota DPRD Tulungagung itu untuk menunggu sebentar.

Tapi bukannya sabar menunggu, anggota DPRD itu malah pergi.

"Bupati sudah bilang, lima menit lagi beliau tiba di pendopo," beber Heri.

"Tapi anggota dewan itu malah pergi," lanjut dia.

4. Polisi diminta turun tangan

Heri Widodo meminta polisi mengusut aksi koboi itu dan menghukum pihak-pihak yang terlibat.

Menurut dia, secara hukum aksi ini tidak perlu dilaporkan karena ada anggota polisi dan Satpol PP yang menjaga pendopo.

Sehingga, seharusnya atas nama hukum mereka bisa menindak anggota dewan atas dugaan tindak pidana.

"Bahkan dalam kejadian itu juga ada ancaman membunuh."

"Dia menantang duel anggota Satpol PP," ujar Heri Widodo.

5. Kasus lain anggota DPRD ngamuk

Sukri Wailissa, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah itu mengamuk dan membalikan meja saat rapat bersama dengan Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 viral di media sosial dan grup WhatsApp. 

Video ngamuknya Sukri viral di media sosial. Politikus PKB ini terlihat marah sambil melempar mikrofon dan sejumlah dokumen.

Dalam video berdurasi 3,36 menit yang beredar, Sukri terlihat kesal, memukul-mukul meja sambil terus memprotes kebijakan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dengan nada tinggi.

Sampai pada akhirnya Sukri melempar mikrofon dan dokumen ke arah pimpinan rapat. 

Sekretaris Daerah Maluku Tengah juga hadir dalam rapat tersebut.

Dalam video itu, Sukri menjelaskan bahwa dia kesal dengan sikap Tuasikal yang dinilainya lambat dalam menangani dampak Covid-19.

"Kalau saudara Bupati ikhlas pasti tidak mungkin langkah yang dilakukan seperti ini. Hari ini kita sudah melakukan pertemuan seperti ini sebanyak tiga kali," ujar Sukri.

"Tapi apa hasil dari pertemuan-pertemuan itu? Buang-buang energi."

"Kita tahu regulasi, kita datang ke sini, kita panggil tim gugus tugas bukan untuk diceramahi pimpinan."

"Tapi bagaimana kita cari solusi apa yang menjadi harapan masyarakat,“ ujar Sukri dengan nada tinggi.

Sukri menilai Tuasikal tidak menghormati DPRD lantaran sudah tiga kali diundang, tapi tak pernah mau hadiri rapat.

Padahal, rapat tersebut untuk membahas kebijakan yang akan diambil terkait penanganan Covid-19, serta langkah yang akan dilakukan untuk masyarakat yang terdampak.

“Kerja model apa ini? Masyarakat butuh sentuhan tapi apa yang kita berikan buat mereka. Pak Sekda buka mata, buka hati jangan karena ada kepentingan, makanya pimpinan hadirkan bupati,” pintanya.

“Ini kekesalan saya pimpinan, tidak sewajarnya saya lakukan ini, tapi ini sudah lebih makanya pertemuan begini bubar saja, bubar, bubar sudah."

"Kenapa takut panggil bupati, kenapa takut bupati tidak kasih proyek? Mari kita buka-bukaan saja,” tantang Sukri.

Terkait video viral tersebut, Sukri menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Kamis. 

“Masyarakat terus bertanya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Sukri via WhatsApp, Selasa (5/5/2020).

"Kita berharap bupati segera mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan masalah ini,” imbuh dia. 

Ia mengakui saat itu dia sangat kesal lantaran sudah tiga kali diundang, Bupati Tuasikal tidak pernah menghadiri rapat.

Dia juga marah lantaran kebijakan penanganan Covid-19 oleh Pemkab Maluku Tengah dinilai sangat lambat. (*)