Update Virus Corona di Surabaya dan Jatim 20 Mei, Kasus COVID-19 Naik, Warga Sidoarjo Terima Bantuan
Di Surabaya terjadi peningkatan 60 kasus dan Jatim terjadi peningkatan 91 kasus.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
lihat foto
Jumlah tambahan kasus di Jatim berkurang dibandingkan 5 hari lalu.
Jumlah kasus Virus Corona di Jatim hingga hari ini Rabu (20/5/2020) berjumlah 2372 Kasus.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1746 pasien sedang dalam masa perawatan, sebanyak 387 pasien telah dinyatakan sembuh, sedangkan 230 pasien dinyatakan telah meninggal dunia.
Sementara itu, PSBB Surabaya Jilid II masih terus berjalan hingga tanggal 25 Mei 2020 mendatang.
Penerapan status PSBB bisa kembali diperpanjang apabila beberapa indikator keberhasilan yang ada di Permenkes 9 tahun 2020 tak dapat tercapai.
PSBB Malang Raya juga telah dimulai sejak Minggu (17/5/2020).
Bantuan untuk Warga Sidoarjo di Tengah Wabah COVID-19, Mulai Cair
Sekitar 30 persen dana desa dialokasikan untuk
selama tiga bulan.
"Angkanya bervariasi, tapi jika diprosentase ada 30 persen dana desa diambil untuk BLT," kata Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin di sela acara penyaluran BLT kepada 99 warga Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Selasa (19/5/2020).
Dalam kesempatan ini, Nur Ahmad juga mengimbau masyarakat agar bersabar bila belum mendapatkan bantuan. Dipastikan, semua yang membutuhkan bakal menerima bantuan.
"Jangan kuatir tidak mendapatkan bantuan selama masa pandemi Covid-19 kali ini. Banyak bantuan yang akan diberikan. Bantuan tidak hanya dari dana desa saja. Namun masih banyak sumber bantuan lainnya. Seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial RI," urainya.
Selain itu, juga ada bantuan sembako dari Pemerintah provinsi, dari Kabupaten Sidoarjo, dan sejumlah pihak lainnya.
Menurutnya, ada sekitar 60 persen dari jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di Kabupaten Sidoarjo akan menerima bantuan. Dirinya menginstruksikan data penerima bantuan lebih transparan dan akuntabel.
Diharapkan, data tersebut dapat dipampang di kantor desa. Dengan begitu akan dapat diketahui siapa saja penerima bantuan selama ini.
"Datanya harus transparan ditaruh dibalai desa sehingga masyarakat dapat melihat," ucapnya.
