Seleksi PPDB Mitra Warga di Surabaya Akan Menggunakan Data MBR

SURYA.co.id | SURABAYA - Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk masyarakat tidak mampu atau yang dikenal sebagai jalur mitra warga atau jalur Afirmasi, akan menggunakan data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang ada di Dinsos dan Dispendukcapi. 

Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dindik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menjelaskan sesuai dengan Permendikbud, kuota jalur ini akan dialokasikan sebanyak 15 persen dari daya tampung sekolah seluruhnya.

Kata Aji, pendaftaran MBR dilakukan oleh Ketua RW setempat dengan memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan alamat domisili warganya. Secara otomatis, data yang dilaporkan itu kemudian masuk ke dalam aplikasi lurah.

"Karena nantinya kami akan memakai NIK untuk seluruh proses pendataan PPDB secara online ini,"urainya.

Saat sudah mendaftar, Calon Peserta Didik Baru (CPDB) akan di-plotting ke sekolah terdekat dari alamat NIK atau domisilinya.

Namun, sekolah yang di-plotting bukan hanya sekolah negeri, namun juga sekolah swasta.

"Harapannya memang bisa diterima karena kami menghitung jarak terdekat dari alamat rumah,"urainya.

Untuk MBR, meskipun berada di swasta akan dijamin tidak dikenakan biaya selama tiga tahun ke depan.

Dan mereka akan mendapat bantuan seragam, sehingga diharapkan tidak akan dicabut karena akan membatalkan status MBR-nya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMP wilayah Timur, Wiwik Wahyuningsih tidak keberatan jika memang jalur mitra warga diambil dari MBR.

Asalkan mekanisme pada jalur ini harus diperhatikan dan tidak seperti tahun sebelumnya dimana data MBR kemudian dibantar oleh CPBD dengan alasan dari keluarga mampu.

"Jangan asal comot (kayak tahun lalu). MBR ya betul-betul MBR yang sesuai kriteria dan memang mau di sekolah kami," ungkapnya.

Lebih lanjut, sekolah swasta akan siap membantu dalam jalur mitra warga. Hanya saja pihaknya cukup trauma dengan regulasi tahun kemarin yang menurut dia berubah-ubah.

Misalnya saja, anak dengan data diambil dari MBR yang di ploting ke sekolah swasta. Misalnya di sekolah X, yang ditanya kebutuhan akan peserta didik.

"Sekolah tersebut butuhnya 50 siswa misalkan. Tapi ini tidak satupun yang mendaftar. Bahkan kami (sekolah swasta) sampai jemput bola sesuai data MBR ternyata mereka dari anak-anak masyarakat mampu dan mereka tidak berminat masuk ke sekolah swasta. Nah hal seperti ini menjadi trauma bagi teman-teman swasta. Kalau sekarang di data lagi ujung-ujungnya begitu lagi," ujarnya.