Kebohongan KKB Papua Tuduh TNI-Polri Jadi Penyebab Warga Ngungsi, Padahal Aksi Mereka yang Beringas

SURYA.co.id - Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menuduh TNI-Polri lah yang membuat warga Tembagapura berbondong-bondong mengungsi.

Melalui Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom membantah kalau warga Tembagapura mengungsi karena ulah KKB Papua.

Menurut Sebby, warga mengungsi bukan karena takut dengan KKB Papua, melainkan takut dengan kejahatan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri.

"Masyarakat orang asli Papua dari wilayah Tembagapura yang telah mengungsi ke Timika adalah karena ketakutan atas kejahatan militer dan polisi Indonesia, dan bukan karena takut kepada pasukan Tentara Pembebasan National Papua Barat," kata Sebby.

• Baku Tembak TNI-Polri vs KKB Papua Disebut Melanggar HAM, Dewan Adat John Gobay Minta Aparat Ditarik

• Kelakuan Bejat KKB Papua Ganggu Anak Gadis Warga, Kini 3000 Personel TNI-Polri Berjaga di Mimika

• Jual Senjata ke KKB Papua untuk Foya-foya, Oknum TNI AD Dihukum Seumur Hidup, ini 3 Fakta Terbarunya

Seperti dilansir dari GridHot dalam artikel 'Bantah Lakukan Teror dan Jadi Dalang Ribuan Warga Tembagapura Ngungsi ke Timika, Jubir KKB Mendadak Catut Nama Prabowo Subianto, Sebut Menhan Diam-diam Kirim Pasukan dan Jet Tempur ke Papua'.

Sebby menyebut, warga di Tembagapura merupakan keluarga dari pasukan KKB Papua, sehingga tidak mungkin mereka melakukan teror.

"Warga yang ada di situ adalah keluarga kami, jadi tidak mungkin pasukan TPNPB-OPM melakukan teror terhadap mereka. Ini adalah permainan militer Indonesia," sebutnya.

Menurut Sebby, cara yang digunakan oleh TNI-Polri adalah cara yang sama seperti kejadian tahun 2017 di Banti.

"Kami mempunyai catatan bahwa di tahun 2017, militer dan polisi Indonesia yang sengaja hasut masyarakat untuk mengungsi ke Timika."

"Setelah berhasil evakuasi masyarakat ke Timika, mereka mau lakukan operasi dengan menggunakan roket dan serangan helikopter ke kampung-kampung guna lumpuhkan kekuatan Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat."

Kebohongan KKB Papua yang dilontarkan Sebby Sembom ini jelas berbanding terbalik dengan keterangan TNI-Polri.

Kenyataannya, ribuan warga yang bermukim di pegunungan sekitar areal tambang PT Freeport Indonesia mengungsi karena tak tahan dengan aksi keji KKB Papua.

Menurut keterangan warga yang mengungsi, mereka tak nyaman lagi tinggal di pemukiman karena KKB Papua mulai meneror dan menggangu mereka.

Bahkan ada anggota KKB Papua yang memaksa meminta makanan dengan menodongkan senjata.

"Dari keterangan warga, alasan mereka ingin mengungsi ke Timika dikarenakan suasana di kampung sudah tidak nyaman, terkait adanya KKB Papua yang sudah menempati dan mengganggu masyarakat kampung, bahkan meminta makanan dengan paksaan dan menodongkan senjata," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustifa Kamal.

Tak hanya itu, terungkap juga KKB Papua sering mengganggu anak gadis warga.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, Jumat (13/2/2020) petang.

Menurut Waterpauw, KKB Papua tidak segan-segan menyakiti masyarakat bila keinginannya tidak dikabulkan, walaupun warga sudah kekurangan makanan.

Bahkan sering kali anak gadis warga diganggu kelompok tersebut, sehingga TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum tanpa batas waktu, kata Waterpauw.

Di samping itu, Paulus Waterpauw juga menegaskan saat ini aparat keamanan sudah menguasai perkampungan di sekitar Tembagapura dari penguasaan KKB Papua.

"Memang perkampungan yang sempat dikuasai KKB Papua kini sudah diamankan, namun kampung tersebut kosong ditinggal penduduknya yang mengungsi ke Timika" kata Kapolda Papua, dilansir dari Antara dalam artikel 'Aparat keamanan sudah kuasai perkampungan di Tembagapura dari KKB'.

Aparat keamanan hingga kini terus bersiaga hingga kawasan Tembagapura dan sekitarnya benar-benar aman.

Paulus Waterpauw juga menjelaskan situasi terkini kondisi sekitar Tembagapura, setelah sejumlah warga dievakuasi.

"Mereka (KKB) sebenarnya tidak banyak, tetapi mereka ada sekitar 5-6 kelompok yang selama ini bertengger di Puncak, Intan Jaya, kemudian Nduga.

Itu mereka semua bergabung termasuk juga yang di Timika," kata Waterpauw di Jayapura, Jumat (13/3/2020), melansir Kompas.com berjudul "3.000 Personel TNI-Polri Hadang KKB yang Berkumpul di Tembagapura".

Waterpauw mengatakan, KKB yang kini berada di Tembagapura, yaitu di antaranya KKB pimpinan Lelagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, dan Gusbi Waker.

Saat ini ada sekitar 3.000 personel gabungan TNI-Polri yang berjaga di Mimika. 

Polda Papua juga sudah mengajukan penambahan personel ke Mabes Polri.

"Kami sudah ajukan penambahan pasukan, tapi masih lihat perkembangan situasi.

Dengan kekuatan kita yang sekarang, kita bisa kuasai situasi di sana saya pikir masih cukup," kata Waterpauw.

Baku Tembak TNI-Polri vs KKB Papua Disebut Melanggar HAM

Di samping itu, baku tembak antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sejak Desember 2019 disebut melanggar HAM.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay.

John Gobay menyebut ada tindak pelanggaran HAM di tengah baku tembak TNI-Polri vs KKB Papua mulai Desember 2019 sampai sekarang.

Bahkan, Gobay meminta agar presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik TNI-Polri dari Papua.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pernah menolak usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

John Gobay melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi penegakan hukum di Kabupaten Intan Jaya dan Paniai, Papua, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Seperti dilansir dari Antara dalam artikel 'Dewan Adat Papua lapor Komnas HAM dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya'.

"Kami menyampaikan dugaan pelanggaran HAM, kami meminta kepada Komnas HAM untuk membentuk tim, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM pada operasi penegakan hukum di Intan Jaya dan Paniai" ujar Gobay di Kantor Komnas HAM

Dalam rentang waktu mulai Desember 2019 sampai sekarang, kata Gobay, terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB Papua, yang menyebabkan beberapa orang tertembak mati.

Gobay menyebut mereka yang tertembak mati diduga merupakan korban salah sasaran.

Mereka di antaranya Alex Kobogau yang tertembak mati pada 28 Januari 2020, serta Kayus Sani dan Melky Tipagau yang tertembak mati pada 18 Februari 2020.

Gobay mengatakan mereka yang tertembak mati merupakan masyarakat sipil dan bukan bagian dari KKB Papua.

"Menurut laporan dari lapangan kepada pimpinan TNI-Polri mereka ini KKB papua, sementara yang kami dapatkan laporan dan telah kami verifikasi, ternyata mereka ini bukan, mereka ini adalah masyarakat sipil" ujar Gobay.

Selain korban meninggal, Gobay juga menyebut terdapat sejumlah masyarakat sipil yang mengalami luka-luka selama berlangsungnya operasi penegakan hukum di Intan Jaya dan Paniai tersebut.

Di antaranya seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Jeckson Sondegau yang terkena luka tembak.

Lalu ada dua perempuan, masing-masing bernama Elepina Sani yang terkena luka tembak di tangan, dan Malopina Sani yang tertembak di kaki.

"Dengan fakta ini kami menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM pada operasi penegakan hukum yang terjadi Desember 2019 sampai Maret masih terjadi, masih ada mereka di sana" ucap Gobay.

Dalam pelaporannya kepada Komnas HAM, Gobay meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menarik pasukan yang ditugaskan di Kabupaten Intan Kaya dan Paniai.

"Karena kedua Kabupaten ini selama ini aman, tidak ada keributan" kata dia

Selain itu, Gobay juga meminta pemerintah pusat agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan operasi penegakan hukum di tanah Papua.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat agar dalam penggunaan kewenangan absolut di bidang pertahanan dan keamanan agar dapat berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah.

Forkompinda di daerah agar mereka dapat mengkoordinasikan di daerah untuk sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan damai, bukan dengan cara seperti sekarang dengan cara melakukan pengerahan pasukan ke Papua" ujar Gobay.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang menerima langsung kehadiran John Gobay mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami juga sudah punya tim Papua yang memang salah satu tugasnya merespon setiap ada kejadian dugaan pelanggaran seperti yang pak John adukan sekarang ini.

Tentu saja karena ada aduan, kami otomatis bekerja dan juga dibantu oleh kawan-kawan di Papua" ucap Beka.

"Saat ini kami sedang mencari keterangan kepada kepolisian, khususnya Kapolda Papua yang juga nanti pada gilirannya akan mencari keterangan misalnya ke Pangdam, ke pihak-pihak lain.

Hal ini supaya benar-benar memastikan pertama, kebenaran dari peristiwa itu terungkap, kedua, harus ada keadilan bagi para korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka, ketiga, penegakan hukum harus diperjelas seperti apa penegakan hukum yang menjadi jargon aparat keamanan" tambah Beka.(*)