Dewan Minta ada Kuota Khusus Blanko e-KTP bagi Warga Pulau Bawean, Ini Alasannya

SURYA.co.id | GRESIK - Blangko e-KTP di Kabupaten Gresik pekan ini cukup melimpah. Ada 8.000 keping blangko yang diberikan pusat.

Banyak warga Gresik yang langsung berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mencetak surat keterangan (Suket) yang mereka dapat selama ini menjadi blangko e-KTP. Bahkan, sampai membludak.

Namun, permohonan e-KTP ini dibatasi 450 keping/hari. Saat ini meningkat, pagi 450 keping kemudian siang 500 keping karena stok blanko jauh lebih banyak dibanding sebelumnya, sehingga masyarakat dapat mencetak e-KTP.

Anggota Komisi I DPRD Gresik, Bustomi Hazin, langsung mendatangi kantor Dispendukcapil Gresik.

Politisi asal Pulau Bawean ini ingin ada kuota untuk warga Bawean.

Sebab, warga kepulauan ongkosnya jauh lebih mahal jika disuruh datang ke Dispendukcapil tetapi tidak ada kepastian apakah pulang mendapat blanko atau tidak.

Karena kapal paling pagi dari Bawean ke Gresik pukul 09.00 Wib, sedangkan di Dispendukcapil pukul 08.00 Wib antrian sudah membludak.

Politisi PKB ini mengaku ingin ada kepastian blangko e-KTP bagi warga pulau Bawean.

Agar para pemegang suket di Bawean bisa mencetak blangko e-KTP kepada Kepala Disependukcapil Gresik, Khusaini.

"Dari 8.000 itu, harus ada berapa keping buat warga Bawean karena di sana penting, terutama warga Bawean yang menempuh kerja di luar negeri. Orang luar negeri tidak mau suket," terangnya.

Apalagi, ada 8.000 blanko e-KTP yang datang pekan ini di Gresik sehingga menjadi angin segar bagi para pemegang suket. Terutama bagi warga di dua Kecamatan di Pulau Bawean.

"Kami minta blanko buat warga Bawean terutama di Sangkapura dan Tambak. Kalau bisa, suket warga Bawean dibawa kesini kemudian dicetak kesini lalu aktivasinya di kecamatan Tambak bagi warga tambak dan di kecamatan Sangkapura bagi warga Sangkapura biar mereka tidak perlu kesini tapi bisa cetak e-KTP," paparnya.

Bak gayung bersambut, Kepala Dispendukcapil Khuzaini menyambut baik keputusan ini.

Masyarakat di kepulauan akan diberi jatah dan bisa merekam di sini.

Tetapi harus diambil di Kecamatan sekaligus aktivasi e-KTP. Sehingga bisa langsung terdaftar dan tercatat di pusat.