Grahadi

Berita Surabaya

Gubernur Khofifah Galakkan Gerakan Biopori di Jatim, Terbitkan SE agar Biopori Masuk Syarat IMB

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemprov Jatim tengah merencanakan untuk menggalakkan gerakan biopori.

Gubernur Khofifah Galakkan Gerakan Biopori di Jatim, Terbitkan SE agar Biopori Masuk Syarat IMB
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat rakor bersama seluruh kepala OPD Pemprov Jatim. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemprov Jatim tengah merencanakan untuk menggalakkan gerakan biopori. Hal itu dilakukan agar setiap wilayah di Jawa Timur memiliki cadangan air.

Sehingga kelak saat musim kemarau panjang pun tempat tempat yang krisis air bisa menyimpan cadangan air. Begitu juga sebaliknya saat musim hujan setiap kawasan biopori menjadi salah satu cara untuk mencegah banjir.

Untuk merealisasikan gerakan biopori ini, Gubernur Khofifah menuialkan surat edaran (SE) ke bupati dan wali kota se Jawa Timur. Yang isinya meminta agar setiap ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemda juga menyertakan kewajiban penyediaan lahan biopori.

"Kita ingin melakukan gerakan biopori. Ini bagian penting yang harus kita antisipasi bagaimana masing-masing rumah itu mempunyai cadangan air. UPT-UPT Pemprov dipastikan semua memiliki cadangan air," kata Khofifah, Sabtu (11/1/2019).

Ia menyebut terkait rencana ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas sumber daya air Provinsi Jawa Timur. Dimana kira-kira 1 sumur biopori kita butuh anggaran sampai Rp 200 juta. Maka Pemprov Jatim akan menyiapkan anggaran untuk kelancaraan realiasi pembangunan sumur biopori.

"Kita akan menyiapkan sementara ini Rp 2 miliar. Jadi kita Insya Allah bisa menyiapkan titik-titik di mana sumur biopori bisa kita lakukan untuk bisa menyiapkan cadangan air di rumah kita masing-masing," tegasnya.

Dikatakan Khofifah upaya menggalakkan gerakan biopori akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Termasuk mencegah terjadinya banjir. Di Jawa Timur gerakan membuat sumur biopori sebaai salah satu cara managemen air di wilayah provinsi.

"Kita akan segera mengeluarkan surat edaran bupati dan walikota isinya antara lain bahwa Bupati Walikota diharapkan mengkoordinasikan dengan kepala dinas yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan IMB. Setiap IMB yang dikeluarkan sudah harus memberikan koefisien dari luasan lahan untuk biopori akan dibuat di masing-masing bangunan," ulas Khofifah.

Tak herhenti di sana, bagi bangunan yang sudah ada pun, juga harus menyediakan sumur biopori. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat dari masing masing pemerintah daerah agar bisa mengkoorinasi perkntoran, perumahan dan pemukiman warga untuk membuat biopori.

"Kemarin kita sudah mengumpulkan kepala daerah juga dalam rakor secara lebih komprehensif. Setiap kabupaten kota paling tidak ada 7 kepala dinas yang kita undang juga di dalamnya ada sekda, BPKAD, kemudian inpekstorat, biro organisasi, biro pemerintahan, dan DPMPTSP. Kita ingin semua sinergi," pungkas Khofifah.

(Fz/Fatimatuz Zahroh)

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved