Berita Lamongan

Suarakan Penolakan RUU Pertanahan, Mahasiswa di Lamongan Geruduk Kantor Bupati dan DPRD

Para mahasiswa di Lamongan berunjuk rasa menyuarakan penolakan terhadap RUU Pertanahan.

SURYA.co.id/Hanif Manshuri
Ratusan mahasiswa gabungan dari GMNI, PMII dan HMI Lamongan gelar unjukrasa di Kantor Pemkab dan Gedung DPRD, Selasa (24/9/2019). 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Menyusul gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia, para mahasiswa di Lamongan juga menggelar aksi demontrasi, Selasa (24/09/2019).

Setelah ratusan petani Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di peringati Hari Tani Nasional 2019, para mahasiswa gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa di antaranya GMNI, PMII dan HMI Lamongan menyuarakan penolakan terhadap RUU Pertanahan.

Aksi mahasiswa dimulai dengan mendatangi kantor Bupati Lamongan di Jalan KH Ahmad Dahlan. Mereka berorasi menyuarakan tuntutan mereka tanpa ada satupun pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan yang menemui pengunjuk rasa.

Para mahasiswa menuntut Pemerintah Kabupaten Lamongan memfungsikan dan melaksanakan Perda nomor 12 tahun 2015, serta mewujudkan RT RW yang tertuang pada Perda nomor 15 tahun 2011.

Kepung Kantor DPRD, Ratusan Mahasiswa di Kediri Gelar Aksi Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Semua Anggota Dewan Kunker, Mahasiswa yang Menggelar Demo Ancam Masuk Kantor DPRD Pasuruan

Rektor Umsida: Jika Ada Mahasiswa Mau Menyampaikan Aspirasi Pihak Kampus Tak Melarang

"Tuntutan kami adalah mengaktifkan Perda Nomor 12 tahun 2015, yang kedua terkait RT RW yang sudah disahkan harus dijalankan, yang ketiga adalah penolakan RUU pertanahan," tandas korlap aksi, Syamsudin Abdillah dalam orasinya.

Harapan para mahasiswa, lahan produktif di Kabupaten Lamongan harus diselamatkan sebanyak-banyaknya agar tidak dipenuhi oleh pendirian pabrik-pabrik.

Usai berorasi di depan kantor Bupati Lamongan, mahasiswa bergeser ke kantor DPRD Lamongan di Jalan Basuki Rahmat.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lamongan (Amdal) ini juga mendesak anggota DPRD Lamongan untuk menandatangani pernyataan sikap yang diajukan oleh para mahasiswa.

"Amdal menolak RUU Pertanahan yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat dan petani. Kami menolak RUU tentang pertanahan yang akan mempersempit lahan pertanian" teriak para mahasiswa.

Di depan pintu gerbang DPRD Lamongan, ratusan mahasiswa kembali berorasi dan membacakan tuntutannya.

Namun, aksi mahasiswa ini hanya ditemui oleh 2 anggota DPRD Lamongan, yaitu Burhanuddin dan Imam Fadeli.

Mereka mendesak pimpinan dan anggota DPRD Lamongan mengakomodir tuntutan mereka dengan membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikap para mahasiswa.

Di hadapan mahasiswa, anggota DPRD Lamongan ini berjanji akan mengakomodir tuntutan para mahasiwa.

"Kami mengakomodir tuntutan Amdal untuk menolak RUU Pertanahan yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat dan petani," katanya.

Dua wakil rakyat ini sepakat dengan tuntutan mahasiswa.

Usai melihat anggota DPRD Lamongan membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikapnya, ratusan mahasiswa ini kemudian membubarkan diri.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved