Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Sampang Ricuh, DPRD Sampang Tandatangani Petisi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

SURYA.co.id | SAMPANG - Ratusan massa yang terdiri dari PMII dan GMNI geruduk Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019).

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sempat diwarnai kericuhan yang melibatkan antara para pendemo dan kepolisian Sampang

Awal kericuhan terjadi disebabkan karena massa meminta seluruh anggota dewan yang hadir menemui peserta aksi, namun hanya beberapa anggota dewan saja yang hadir.

Akibatnya, massa memanas dan mencoba memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Sampang.

Kemudian terjadi dorong mendorong antara massa dan pihak keamanan.

Situasi semakin memanas, ketika satu peserta aksi diamankan polisi.

Namun, berselang beberapa menit kemudian pendemo tersebut dikeluarkan kembali dengan kondisi baju yang robek di sebelah lengan kanan.

Setelah satu pendemo itu dilepaskan, situasi di lokasi membaik dan orasi kembali berjalan secara kondusif.

Tapi, beberapa demonstran melakukan pembakaran dupa dan sekumpulan kertas yang mengakibatkan asap mengepul di area tersebut.

Koordinasi Lapangan (Korlap) Aksi, Syaiful Rahman mengatakan pihaknya akan mendesak DPRD Sampang agar menolak kenaikan iuran BPJS.

"DPRD Sampang juga harus siap menyampaikan penolakan tersebut berbentuk rekomendasi kepada DPR RI. DPR wajib melakukan pengawasan yang ketat untuk optimalisasi system pelayanan itu," ujarnya.

Sebelum aksi dibubarkan, pada pendemo meminta seluruh anggota dewan menandatangani petisi penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Sehingga sejumlah Anggota Dewan yang ada di lokasi menandatangani petisi penolakan tersebut.

Iqbal Fathoni, fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, bahwa pihaknya juga mendukung secara penuh penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami dengan tegas menolak kenaikan iuran ini dan kami berharap kepada teman-teman mari kita kepung kebijakan ini," singkatnya.