Munas Alim Ulama di Bali, Muhaimin Iskandar: Kami akan Perjuangkan Kepentingan Nahdliyin

SURYA.co.id | BADUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkomitmen mengawal suara Nadine Dan ulama melalui kursi Legislatif dan Eksekutif.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Bali, Selasa (20/8/2019).

Sejumlah kiai sepuh hadir pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama ini.

Acara ini diselenggarakan dalam rangkaian Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali.

Di antaranya yang hadir adalah KH Said Agil Siradj (Ketua PBNU), KH Yahya Cholil Saquf (Katib Aam PBNU), KH Ahmad Muwafiq (ulama NU), hingga Ulama Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah).

Hadir pula KH Dimyati Rois (Ketua Dewan Syuro PKB), Kiai Marzuqi Mustamar (Ketua PWNU Jatim), Nadirsyah Hosen (Rais Syuriah PCNU Australia), dan ratusan alim ulama sepuh lainnya.

Sementara dari jajaran PKB, hadir Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Hanif Dzakiri (Sekjend PKB), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPW PKB Jatim) dan beberapa fungsionaris PKB lainnya.

Memberikan sambutan di hadapan peserta pertemuan, Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan masukan dari para ulama dan Kyai untuk membesarkan partai berbasis religius ini.

Sebab, PKB menurut Gus Ami (sapaan Muhaimin) berposisi jelas. Yakni, akan setia mengawal program Nahdliyin di legislatif maupun eksekutif.

"Di dalam 5 tahun kedepan, kami akan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Tentu, hal ini tak lepas dari petunjuk ulama dan para kiai," kata Gus Ami pada sambutannya.

Dengan mengawal di eksekutif, pihaknya akan memastikan kedepan akan lahir pelaku-pelaku usaha baru yang produktif sehingga memadai dan memiliki daya tahan di tengah krisis global.

"Maka insya Allah kalau program ekonomi kerakyatan ini berhasil maka yang harusnya paling mendapatkan perhatian adalah warga Nahdlatul Ulama," jelasnya.

Tak hanya itu, Gus Ami juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana.

Kedepan, pihaknya akan memastikan bahwa pembangunan itu harus ditopang dengan pembangunan peradaban manusia.

Selain oleh pemerintah, pembangunan manusia juga bisa dilakukan oleh para ulama dan kyai.