Sengketa Pilpres 2019
Jenderal Gatot Nurmantyo Singgung Usia & Independensi Hakim MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2019
Menjelang putusan sengketa pilpres 2019, Mantan Panglima Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo meyinggung soal usai dan independensi hakim MK.
lihat foto
Menanggapi hal itu, Wiranto lantas menanyakan pada yang diperjuangkan para ormas tersebut.
"Yang diperjuangkan apa? Tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi tatkala yang didukung mengatakan ayo kita damai saja, menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apapun keputusan itu," kata Wiranto dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (25/6/2019).
"Lalu kalau FPI turun ke jalan apa yang diperjuangkan, saya mau tanya," imbuhnya.
Dikutip dari kompas.com, Wiranto mengatakan tak segan akan mencari dan menangkap ormas yang rusuh saat pengumuman sidang MK nanti.
"Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi, bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja," ujarnya.
"Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut, nanti kan kita tinggal tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu."
"Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," sambungnya.
Menurut Wiranto, kebebasan tidak boleh menganggu keamanan nasional.
"Kebebasan tidak boleh ganggu keamanan nasional, ada toleransi hukum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kita tinggal menindak saja kok siapa tokohnya itu," ucapnya.
BPN Imbau Pendukung Prabowo Tak Datang ke MK
Imbauan untuk para pendukung agar tidak mendatangi MK disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (24/6/2019), seperti mandat yang disampaikan oleh Prabowo, pihak BPN ingin masyarakat lakukan kegiatan damai.
"Seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstitusional melalui MK," ujar Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar.
"Dipimpin Mas BW (Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum BPN), untuk relawan, pendukung, masyarakat, kami imbau lakukan kegiatan damai, berdoa dan sebagainya," kata Dahnil Anzar, di Jakarta, Senin (24/6/2019).
Meski sudah memberi imbauan, Dahnil Anzar mengakui pihaknya tidak bisa melarang masyarakat yang nanti akan menggelar aksi demi menyalurkan aspirasi.
