PPDB Surabaya 2019

Gubernur Khofifah Buka Kembali Sistem PPDB SMA/SMK Negeri Surabaya yang Sempat Ditangguhkan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali membuka sistem PPDB SMA Negeri Jawa Timur khususnya Surabaya, Kamis (20/6/2019), dini hari

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Fatkhul Alami
Surabaya.Tribunnews.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau langsung jalannya sistem IT PPDB SMA SMK Negeri Jawa Timur yang ada di Jurusan Teknik Informasika ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari. Fatimatuz zahroh/surya 

Khofifah menyampaikan kondisi dan suara warga masyarakat Jawa Timur.

Dari hasil tersebut Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kuota khusus pada anak anak yang NUN nya bagus untuk mendapatkan kuota 20 persen di setiap sekolah.

Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang memberikan keistimewaan dan kuota khusus bagi siswa yang NUN nya bagus.

Kebijakan ini kemudian ditiru oleh sejumlah provinsi lain.

Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB SMA
Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB SMA (TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti)

Selain itu, sebagaimana diketahui Pemprov Jatim juga memberikan kuota khusus sebanyak 20 persen untuk warga miskin yang diantaranya mengakomodir khusus untuk anak buruh sebesar 5 persen.

"Saya ingin sampaikan bahwa Surabaya juga Indonesia. Jawa Timur juga Indonesia.

Permendikbud itu berlaku untuk seluruh Indonesia.

Maka semoga wali murid di Surabaya bisa merasa Indonesia.

Permendikbud sudah ditetapkan tapi bahwa tidak semua masyarakat merasa diuntungkan," kata Khofifah.

Wali murid khususnya di Surabaya dikatakan Khofifah sudah mendapatkan sistem yang cukup baik.

Dimana satu Kota Surabaya hanya dibagi menjadi dua zona. Yaitu Utara dan Selatan.

Masing-masing zona bisa memilih sekitar 16 sekolah, bahkan lebih.

"Kita tetap menjadikan Permendikbud sebagi referensi. Kita juga sudah memberikan 20 persen kuota untuk warga miskin.

Ini adalah cara kita untuk memotong rantai kemiskinan, karena tak ada cara lain yang lebih efektif memotong garis kemiskinan dibandingkan memberikan akses pendidikan, supaya warga miskin bisa ikut mengakses pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas)," urainya.

Antrean layanan PPDB SMP negeri di Kantor Dindik Surabaya membludak, Rabu (19/6/2019).
Antrean layanan PPDB SMP negeri di Kantor Dindik Surabaya membludak, Rabu (19/6/2019). (surya/sulvi sofiana)

Menurutnya akan lebih baik jika seluruh masyarakat menerima dengan baik aturan ini.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved