Mantan Danjen Kopassus Mayjen (purn) S Tersangka Penyelundup Senjata untuk Aksi 22 Mei, ini Nasibnya
Seorang purnawirawan perwira tinggi TNI, Mayjen (purn) S (inisial) diduga terlibat penyelundupan senjata untuk aksi 22 Mei 2019
"Saya berharap di masyarakat muncul kesadaran bahwa, sudahlah, serahkan saja ya pada proses hukum yang berlaku. Karena kondisi (unjuk rasa) ini jelas ya tidak menguntungkan siapapun. Justru menguntungkan pihak-pihak yang punya agenda membuat situasi jadi tidak baik," ujar Moeldoko.
Beredar Ajakan ke Jakarta
Sebuah himbauan berisi ajakan untuk berangkat ke Jakarta beredar di sejumlah grup aplikasi WhatsApp, Senin (20/5/2019).
Himbauan ini ditandatangani oleh sejumlah ulama mengatasnamakan 'Forum Ulama dan Habaib Madura' yang berkantor di Pamekasan, Madura.
Mereka yang menandatangani adalah Habib Faishol Fad'aq, KH Abdulloh Khon Thobroniy, KH Faurok Alawi, KH Ali Karrar Shinhaji, hingga KH Jurjis Muzzammil.
Himbauan ini dibuat sebagai reaksi adanya sejumlah penghadangan terhadap massa yang akan hadir di Jakarta pada acara bertajuk 'Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR)', 22 Mei 2019 mendatang.
"Menyikapi adanya penghadangan massa yang ingin mengikuti Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat pada pada tanggal 22 Mei, di setiap titik jalan menuju Jakarta oleh aparat kepolisian, kami menempuh dua langkah," begitu bunyi petikan himbauan tersebut.
Pertama, para ulama dan Habaib tetap akan berangkat bersama-sama dari empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
"Tetap berangkat, dengan terus bergabung dengan GNKR," begitu bunyi himbauan ini.
Namun, apabila tetap terjadi penghadangan, para ulama mengajak untuk menutup Jembatan Suramadu.
"Maka semua turun menutup Suramadu dalam masa tanggal 21-22 mendatang dan memanggil semua mobil truk Kaum Madura agar ikut memacetkan Suramadu," begitu bunyi petikan himbauan ini.

Dikonfirmasi terkait kebenaran himbauan ini, Wakil Koordinator Aksi Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur, Indra Rouf, menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima surat tersebut.
"Kami baru saja menerima," kata Indra ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (20/5/2019).
Menurut Indra, hal ini sebagai reaksi wajar agar bisa hadir di Jakarta.
"Mungkin bentuk tanggungjawab kepada umat sehingga ingin mengawal. Ketika barisan ulama ditahan, pasti ada gerakan. Sehingga, seharusnya, aparat bijak," katanya.
Menurutnya, aparat keamanan tak perlu berlebihan dengan menghalangi massa untuk datang ke Jakarta.