Warga Pamekasan Tuntut KPU Jadikan Prabowo-Sandi Presiden dan Wapres, Begini Reaksi KPU Pamekasan

Setelah itu, timnya bergerak dan menyelidiki kebenaran laporan itu.

"Ternyata benar, 11 orang dari dua TPS ini tidak terdaftar di DPBT. Nah, kami usulkan untuk PSU ini," kata dia kepada Surya.

Ia menjelaskan, 11 orang ini mencoblos menggunakan KTP -el.

Ia menilai, KTP - el ini bisa digunakan jika digunakan dalam satu wilayah.

Nah, persoalannya 11 orang ini bukan orang Pasuruan.

"Mereka orang Bali, Sulawesi, Kalimantan dan sejumlah daerah lainnya. Jadi, kalau misal mau nyoblos di sini, silahkan urus surat pindah mencoblos. Ada surat A5, jadi pindah dari Bali ke Pasuruan, pindah nyoblos saja. Tidak bisa hanya pakai KTP - el saja," jelasnya.

Menurut dia, ini adalah kesalahan.

Jadi, harus ada PSU sehingga agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari dalam bentuk apapun.

Pemerhati Pemilu, Joko Handoyo menjelaskan, ini menjadi catatan buruk bagi KPU Kabupaten Pasuruan.

Dijelaskan dia, sekelas penyelenggara Pemilu ini tidak boleh ada kesalahan, apalagi sampai terjadi PSU seperti ini.

Ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu belum siap.

"Harusnya bimtek KPPS diperkuat. Ini kesalahan ada di KPPS, karena sebenarnya 11 orang ini bisa ditolak dan tidak bisa nyoblos dengan menunjukkan KTP-el, harus disertai A5. Tapi apa daya, KPPS lemah dan kayaknya tidak paham soal penyelenggaraan ini, makanya ada PSU. ini bisa dicegah," pungkas dia. (*)

• Viral Video Pasien Berhubungan Intim dengan Wanita di IGD Rumah Sakit Gianyar, Tersebar di WA

• Usai Percakapan Intim Whatsapp (WA) Vanessa Angel Dibongkar, Pengacara Buat Sayembara Rian Subroto

• Foto Pelaku Bom Srilanka Frustasi karena Gagal Meledak Terekam CCTV, ini yang Terjadi Selanjutnya