Berita Sidoarjo

Pembebasan Lahan untuk Frontage Road Sidoarjo Berjalan Lambat

Proyek frontage road di Sidoarjo berjalan lambat. Dari 202 berkas yang harus dibebaskan, baru lima yang dibebaskan.

Pembebasan Lahan untuk Frontage Road Sidoarjo Berjalan Lambat
surya/m taufik
Salah satu ruas frontage road di Sidoarjo yang sudah terbangun. Sampai akhir Maret 2019, baru 5 persil lahan yang telah dibebaskan. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Proyek pembangunan frontage road kembali diperbincangkan. Ini lantaran progres pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut berjalan lambat.

Hingga saat ini, Pemkab Sidoarjo baru membebaskan lima dari total 202 berkas yang harus dibebaskan. Artinya, masih tersisa 197 bidang yang wajib dituntaskan hingga akhir tahun 2019.

"Kami sudah terus mendesak agar frontage road dipercepat. Sebagaimana kesepakatan dengan Pemkab, tahun depan jalan itu sudah harus bisa dioperasikan," ujar Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Senin (1/4/2019).

Pihaknya juga berulang kali mewanti-wanti agar pembangunan ini jangan sampai molor. Apalagi kondisi kemacetan di kawasan Gedangan dan Buduran yang semakin hari juga semakin parah.

"Terkait anggaran sudah tidak ada masalah. Berapapun yang dibutuhkan selalu disetujui dewan, asal sesuai dan benar-benar diperlukan untuk proyek ini," sambungnya.

Bahkan, tahun lalu ada anggaran Rp 50 miliar untuk Frontage Road yang gagal terserap alias jadi silpa gara-gara ada pengukuran ulang dalam proses pembebasannya.

"Dana itu dialokasikan lagi tahun ini dan harus diserap. Jangan molor-molor terus progresnya," kata Bangun Winarso, anggota Banggae DPRD Sidoarjo.

Terpisah, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Judi Tetrahastoto menjelaskan, proses pembangunan frontage road terus berjalan. Meskipun agak tersendat.

Disebutnya, dalam upaya pembebasan lahan, sekarang ini sudah masuk pembuatan peta bidang dan pengukuran sudah berjalan. Dilanjutkan dengan pembayaran kepada pemilik lahan.

"Sebanyak lima berkas sudah dibayar. Lokasinya di desa Buduran. Dalam waktu dekat ada tambahan dua bidang yang dibeli lagi, sehingga totalnya tujuh bidang," ujarnya.

Namun, diakuinya bahwa masih ada juga lahan yang belum clear. Misalnya di desa Tebel, Sruni, dan sebagian di Buduran. Ketiganya belum memiliki peta bidang.

Ini karena tahun lalu pemilik lahan meminta tim appraisal mengukur ulang. Alasannya, warga tidak puas dengan pengukuran tim appraisal karena luasan lahan yang terdampak dianggap terlalu kecil. Dan lahan-lahan itu harus diukur ulang, baru selanjutnya menentukan peta bidang.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved