Komisi C DPRD Sidoarjo : Banyak Proyek Terlambat, Pemkab Harus Tegas

"Kontraktor yang gagal menyaksikan pekerjaan harusnya tidak boleh ikut lelang untuk proyek-proyek anggaran tahun berikutnya. Itu akan kami sampaikan saat rapat evaluasi nanti," tukas Tarkit.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Sidoarjo Sigit Setyawan mengakui, sampai sekarang memang masih banyak proyek yang belum tuntas.

Sejak awal, pihaknya sudah terus mengingatkan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek itu supaya mempercepat pekerjaannya.

"Kami terus pantau, bahkan beberapa langsung kami beri surat peringatan ketika prosesnya tidak sesuai. Ada yang sudah kami beri SP2 ada yang SP3 dan sebagainya," kata Sigit.

Beberapa kontraktor, disebutnya, ada yang berjanji akan menyelesaikan proyeknya pada tanggal 25, tanggal 27 dan ada yang bakal rampung 30 Desember mendatang.

"Kami terus mendesak kepada pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai akhir tahun, karena proyek-proyek itu didanai APBD 2018," sambung dia.

Selain itu, pihaknya juga sepakat untuk memberi sanksi kepada pihak ketiga yang gagal menyelesaikan pekerjaan.

Seperti apa sanksinya, tentu akan disesuaikan dengan kesalahannya.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo Idham Khalid juga mengakui bahwa proyek-proyek pemerintah yang didampingi TP4D ( Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) juga tidak semua rampung sesuai target.

"Memang tidak semua selesai sesuai target. Dan kami sudah rekomendasikan agar diputus kontraknya," ungkap Kasi Intel.

Namun, jumlah proyek yang didampingi TP4D yang terlambat disebut dia tidak banyak.

Tidak sampai 10 persen dari total sekitar 71 proyek pemerintah di Sidoarjo yang didampingi TP4D Kejari Sidoarjo.

Sayangnya, dia tidak merinci jumlah dan proyek apa saja yang telat itu.

Yang sempat terungkap, diantaranya proyek pembangunan sekolah di Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman.

"Kami juga rekomendasikan kontraktornya diputus kontrak," tandasnya.