Reuni Akbar Alumni 212 - PKS dan HTI Kerahkan Massa, Boni Hargens Sebut Gerakan Politik Oposisi

SURYA.co.id | JAKARTA - Rencana Reuni Akbar Alumni 212 terus menuai tanggapan dari berbagai pihak. Bahkan, disinyalir bentuk gerakan politik oposisi dari kubu Prabowo-Sandi.

Bahkan, ada juga pendapat dari peneliti intelejen yang menyatakan, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) mengerahkan massa untuk menghadiri Reuni Akbar Alumni 212 tersebut. Rencananya, Reuni Akbar Alumni 212 digelar di Monas, Minggu (2/12/2018).

Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai Reuni Akbar Alumni 212 merupakan gerakan politik oposisi.

• Isi Pidato Prabowo Subianto di Reuni Akbar Alumni 212, Pesannya Disambut Takbir oleh Massa

• Berita Terbaru Prabowo Subianto di Reuni Akbar 212, Lihat Penampilannya Bareng Fadli Zon

• Penyebab Acara Tandingan Reuni Akbar 212 Batal, Mantan Pengacara Habib Rizieq Ungkap Data Intelijen

• Alasan Pengamat Gun Gun Heryanto Sarankan Jokowi dan Prabowo Hadir di Reuni Akbar Alumni 212

• Peserta Reuni 212 Asal Surabaya Mulai Berangkat ke Jakarta Pakai Kereta Api

Reuni 212 ini merupakan reuni kedua sejak Aksi Bela Islam dilaksanakan 2 Desember 2016. Pelaksanaan event yang dihadiri banyak massa dari berbagai daerah Indonesia itu tentu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak.

Beberapa pihak menyetujui pelaksanaan Reuni 212, dan beberapa yang lain tidak.

Berikut adalah tanggapan dari berbagai pihak.

1. MUI Jawa Barat

Menanggapi pagelaran Reuni Akbar Alumni 212, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menunujukkan sikap kurang sejalan.

MUI Jawa Barat menilai kegiatan Reuni Akbar Alumni 212 sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 ( Reuni Akbar Alumni 212) itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan."

"Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Rachmat menjelaskan, awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI Jawa Barat pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

MUI Jawa Barat juga memberikan imbauan pada masyarakat Jabar untuk tidak terprovokasi.