Kinerja Pendamping Desa Tak Maksimal, BPMD Gresik Lakukan Evaluasi, Nantinya begini Dipertahankan

SURYA.co.id | GRESIK – Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gresik sedang mengevaluasi kinerja pendamping desa.

Alasannya, selama ini banyak persoalan dan masukan yang menyebut bahwa kinerja pendamping desa belum sesuai harapan.

Tursilowanto Herjogi, Kepala BPMD Gresik menyebut pihaknya sudah menerima banyak laporan terkait kinerja pendamping desa.

Termasuk ditemukannya laporan keuangan desa yang cuma asal-asalan dan cenderung kopi-paste, serta sejumlah persoalan lain.

“Banyak laporan yang masuk ke kami, intinya kinerja pendamping desa belum semua memenuhi standart yang diharapkan. Kami sedang mengevaluasi itu,” ungkap Tursilo, Senin (9/1/207).

Dalam evaluasi ini, menurut mantan Asisten Sekda Gresik tersebut, pihaknya bakal memilah mana pendamping desa yang layak dipertahankan dan mana yang harus diganti.

“Agar tidak malah membebani desa, yang patut dipertahankan hanya yang bagus kinerjanya saja,” tandasnya.

Demikian halnya kepala desa atau aparat desa yang sulit diajak maju, menurutnya juga tidak perlu dipertahankan. Mereka yang sudah berulang kali dibina dan tetap tidak mau menjadi lebih baik, ditegaskan Tursilo, tidak akan dilindungi. Termasuk jika tersangkut masalah hukum.

Tahun 2017 ini, dijelaskan dia, bidang pembinaan pemerintah desa sudah menyiapkan alat kontrol untuk memberdayakan pengelolaan dana desa, ADD, dan sejumlah anggaran lain yang mengucur ke desa. Dalam program ini, yang pertama ditekankan adalah menguatkan kontrol di desa.

“Bentuknya, kami bersama beberapa pihak bakal terus melakukan Bimtek (bimbingan teknis) terkait mekanisme penyelenggaraan keuangan. Dari situ, juga dilakukan kontrol. Termasuk kontrol dari pihak kecamatan,” urainya.

Mengawali program ini, pegawai-pegawai di tingkat kecamatan yang sebelumnya terkesan kurang serius sudah dimutasi.

Mulai sekarang, kecamatan juga harus lebih baik dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan dana desa.

Dalam sejumlah program yang telah disiapkan, BPMD mengaku memprioritaskan bimtek kepada perangkat desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat untuk dibelaki dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan begitu, persoalan utama yang kerap terjadi di Desa, yakni menejemen singgle fighter kepala desa, bisa terpecahkan.

“Kalau BPD, perangkat, lembaga masyarakat sudah pintar semua, selain pengelolaan bagus, juga kinerja kades lebih ringan. Kades cukup bilang iya atau tidak saja, karena sistem sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya.