Berita Sumenep Madura

Wow, Dana Perjalanan Dinas Pemkab Sumenep Rp 35 Miliar, Gubernur Lakukan Evaluasi

"Jadi, bukan hanya di sekretariat DPRD Sumenep, tetapi juga di lingkungan sekretarian Pemkab juga di beberapa satuan kerja, baik di dinas, badan dan b

Wow,  Dana Perjalanan Dinas Pemkab Sumenep Rp 35 Miliar, Gubernur Lakukan Evaluasi
surya/Mohammad Rifai
Kegiatan dan rapat di gedung DPRD Sumenep 

SURYA.co.id | SUMENEP - Ada catatan menarik dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 ini.

Diantaranya, Gubernur mengevaluasi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdin) pejabat Kabupaten Sumenep, Madura, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 35 Miliar.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Sumenep, Mohammad Hanafi, mengakui bahwa salah satu evaluasi Gubernur Jawa Timur, adalah soal anggaran perjalanan dinas (Perdin).

Perdin sebesar Rp 35 Milyar itu merupakan jumlah keseluruhan baik perdin di lingkungan Pemkab Sumenep, juga di lingkungan DPRD Sumenep.

"Jadi, bukan hanya di sekretariat DPRD Sumenep, tetapi juga di lingkungan sekretarian Pemkab juga di beberapa satuan kerja, baik di dinas, badan dan bagian," beber Hanafi kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Kamis (17/11/2016).

Dikatakan, biaya perjalanan dinas yang menghabiskan sebesar Rp 35 miliar, sudah sesuai dengan peruntukannya.

Karena anggaran yang disediakan untuk perjalanan dinas pada APBD murni tahun 2016 ini sebesar Rp 40,9 miliar. Dan untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2016 ini ditambah lagi biaya Perdin sebesar Rp 12,1 miliar.

"Nah, penambahan anggaran Perdin itu karena, khusus di sekretariat DPRD ada beberapa pembahasan Perda yang tidak dianggarkan di APBD murni. Sehingga tambahan Perdin di Dewan digunakan untuk konsultasi, study banding dan kordinasi," jelas politisi Demokrat ini.

Namun demikian, kendati ditambah anggaran Perdin, khususnya di Sekretariat Dewan, sifat dana tersebut berupa dana cadangan atau disiapkan.

Jika suatu saat dana yang dialokasikan tersebut dapat dikembalikan ke kas daerah, bilamana penambahan anggaran tidak habis digunakan.

Halaman
12
Penulis: Moh Rivai
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved