Wirausaha

Usaha E-Warong ala Suparmi akan Semakin Banyak

Saat ini, e-Warung KUBE-PKH berjumlah 54 unit di 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Kemensos menargetkan 300 e-Warung akan berdiri.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Yuli
sudharma adi
Mensos Khofifah Indar Parawansa saat membuka e-Warung KUBE di pendopo Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto dan di e-Warung KUBE, Sabtu (30/7/2016) sore. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kegiatan e-Warung yang kini digiati oleh Suparmi, warga Sidosermo, Surabaya mampu berkembang dan meningkatkan pendapatan sehari-harinya.

"Alhamdulilah sejak dilaunching oleh dua menteri pada 8 Agustus lalu, usaha sembako e-Warung bisa menambah pendapatan saya, dan saya bisa menambung untuk masa depan," cerita Suparmi, Kamis (10/11/2016).

Empat bulan berjalan, suasana e-Warung Suparmi dikunjungi pembeli secara bergantian. Pembeli membeli dengan menyerahkan kartu semacam kartu debet kemudian diproses di mesin transaksi.

Majunya usaha e-Warung Suparmi, membuat Kementrian Sosial dan Kementrian Koperasi dan UKM telah menandatangani kesepakatan kerjasama pemberian izin usaha mikro kecil (IUMK) kepada e-Warung Kelompok Usaha Bersama – Program Keluarga Harapan (KUBE-PKH).

Kesepakatan ditandatangani oleh Deputi Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Setyowati dan Dirjen Fakir Miskin, Kemensos Andi ZA Dulung dihadapan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta.

Andi Dulung mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama kedua Kementerian pada 2013 tentang pembinaan dan pengembangan KUBE.

“Kesepakatan tentang KUBE selama ini sudah berjalan baik. Sekarang e-Warung yang dimiliki oleh KUBE akan diberikan legalitas dalam bentuk IUMK,” jelasnya.

IUMK diberikan secara gratis kepada unit usaha mikro dan kecil oleh camat. IUMK menjadi salah satu program prioritas Kemenkop sehingga usaha mikro dan kecil mendapat legalitas sehingga bisa mendapatkan pembinaan dari Kemenkop sekaligus mendapat Kartu BRI untuk mengakses kredit.

Neddy Rafinaldi Halim, Ketua Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) yang memayungi e-Warung di seluruh Indonesia mengatakan IUMK dibutuhkan e-Warung agar memiliki legalitas izin usaha dan dapat berkembang lebih baik.

Saat ini, e-Warung KUBE-PKH berjumlah 54 unit di 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Kemensos menargetkan 300 e-Warung akan berdiri pada 2016 dan 3.000 unit pada 2017.

e-Warung merupakan program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu secara non tunai dengan sasaran 6 juta KK. Dengan sistem penyaluran non tunai mencegah distribusi bansos yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran.

Melalui e-Warung masyarakat kurang mampu dapat berbelanja empat kebutuhan pokok bersubsidi menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu beras, minyak goreng, terigu dan gula. Selain itu, di e-Warung juga menyediakan gas elpiji 3 kg, pupuk dan produk subsidi lainnya.

Program e-Warung menggandeng empat bank pemerintah, yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN sebagai penyedia sistem belanja non tunai bagi penerima bansos. Sementara Bulog sebagai penyedia kebutuhan pokok yang dijual di e-Warung.

Mensos mengatakan pembentukan e-Warung melalui koperasi akan akan meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu. Diharapkan KMIS dapat mengembangkan unit simpan pinjam.

Pada tahap awal, e-warung hanya bisa melayani transaksi bagi pemegang kartu bansos saja. Ke depan, dimungkinkan bisa ada pengembangan layanan dan untuk transaksi lainnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved