Berita Madiun

Bupati Madiun Tidak Mau Intervensi Tuntutan Perawat RSUD Caruban

Alasan Muhtarom, semua yang dituntut para perawat dan karyawan RSUD itu merupakan masalah rumah tangga dan internal di manajemen RSUD Caruban.

Bupati Madiun Tidak Mau Intervensi Tuntutan Perawat RSUD Caruban
surya/sudarmawan
DEMO - Ratusan perawat RSUD Caruban, Kabupaten Madiun menggelar aksi demo dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan dan kantor DPRD Kabupaten Madiun menuntut transparansi manajemen dan transparansi pengelolaan keuangan, Rabu (12/08/2015). 

SURYA.co.id | MADIUN - Bupati Madiun, Muhtarom menyatakan tak bakal mengintervensi semua persoalan yang diajukan ratusan perawat serta karyawan RSUD Caruban ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan dan DPRD saat demo, Rabu (12/08/2015).

Alasan Muhtarom, semua yang dituntut para perawat dan karyawan RSUD itu merupakan masalah rumah tangga dan internal di manajemen RSUD Caruban.

"(Tuntutan) itu sebatas urusan rumah tangga rumah sakit. Itu otoritasnya yang menyelesaikan ya internal manajemen rumah sakit. Saya sebagai orangtua tak serta merta akan mengintervensi masalah itu. Kalau intervensi malah tidak mendidik dan membuat manajemen rumah sakit tak sehat. Biar terjadi pendewasaan seperti ilustrasi rumah tangga baru, orangtua tak bisa intervensi," terang Muhtarom kepada Surya, Kamis (13/8/2015).

Muhtarom menilai, demo itu hanya dipicu masalah misskomunikasi, missmanajemen, dan misskoordinasi. Hal ini disebabkan yang lain mendapatkan penerimaan dan yang lainnya tak mendapatkan penerimaan sesuai haknya.

"Mereka itu kan bekerja sesuai sistem, kalau ada miss dalam sistem itu maka akan bisa terjadi kesalapahaman. Biarlah diurus rumah tangga mereka sendiri," imbuhnya.

Sedangkan mengenai gaji pegawai kontrak Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Caruban yang hanya digaji Rp 890.000 per bulan dan dianggap tak sesuai UMK Rp 1,2 juta lebih, Muhtarom mengakuinya besarannya tak sesuai. 

Alasannya, gaji pegawai kontrak itu masih menggunakan pedoman dan aturan lama yang disesuaikan dengan Perbup dan Perda.

"Memang ada ketimpangan antara gaji tenaga kontrak dan tenaga yang berstandar UMK. Kami belum mengubah itu. Kalau mau diubah maka aturannya yang harus diubah lebih dahulu. Karena gaji itu tak serta merta bisa dikeluarkan dengan kebijakan dan tanda tangan pimpinan saja," ucapnya.

Sedangkan mengenai saksi bagi para PNS dan perawat yang ikut demo kemarin itu, Muhtarom tak bisa memastikan bakal memberi sanksi atau tidak. Alasannya, hal itu bergantung tindakan dan perilaku masing-masing peserta aksi.

"Pokoknya, senyampang tidak mengganggu pelayanan rumah sakit, tidak mengganggu aturan sebagai seorang PNS, saya pikir sementara ini tak ada sanksi. Kecuali kalau sudah berlebihan dan menggangu pelayanan akan kami beri sanksi. Karena mereka ini bekerja sesuai sistem," pungkasnya.

Penulis: Sudarmawan
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved