Berita Madiun

Direktur RSUD Caruban Tak Restui Forum Karyawan

Semua yang dilaksanakan manajemen RSUD selama ini sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SURYA.CO.ID | MADIUN - Direktur RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, dr Djoko Santoso menyesalkan aksi ratusan perawat RSUD Caruban berseragam meluruk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan dan Kantor DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (12/8/2015).

"Semua kebutuhan karyawan dan pelaksanaan pelayanan yang baik dibicarakan di berbagai wadah pertemuan yang ada. Makanya saya sangat menyesalkan dan kecewa aksi ini. Mereka sudah dibuatkan wadah memperbaiki manajemen internal," terang dr Djoko Santoso kepada Surya, Rabu (12/8/2015).

Selain itu, dirinya menyesalkan adanya Forum Komunikasi Karyawan Rumah Sakit Caruban Madiun (FKRSCM) yang beralamat di Jl Flores Nomor 4A, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Karena pembentukan FKRSCM tanpa sepengetahuannya. Apalagi demo itu surat pemberitahuan dan izin ke Polres Madiun dan lain sebagainya menggunakan kops surat menggunakan nama FKRSCM.

"Saya baru tahu ada FKRSCM itu hari ini. Saya tak merestui dan tak mengakuinya itu karena menggunakan nama rumah sakit Caruban tanpa sepengetahuan saya sama sekali," imbuhnya.

Meski ratusan perawat demo, dipastikan masalah perawatan di seluruh ruang perawatan maupun poli di RSUD Caruban masih melaksanakan tugas pelayanan dan tak ada yang berhenti sama sekali meski aksi para perawat itu berlangsung sekitar 5 jam.

"Semua dokter maupun perawat tetap memberikan pelayanan penuh hari ini di semua ruang dan poli perawatan. Semua berjalan seperti biasanya dicover karyawan lainnya," katanya.

Mengenai berbagai tuntutan yang disampaikan perawat di Kejari Mejayan dan DPRD Kabupaten Madiun, kata mantan Kepala Puskesmas Gemarang ini, tidak ada yang benar.

Menurutnya, semua keterangan yang disampaikan perawat baru sepihak. Semua yang dilaksanakan manajemen RSUD selama ini sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Contoh soal range layanan 30 sampai 40 persen itu sudah disepakati rumah sakit seluruh Indonesia. Begitu juga soal gaji pegawai kontrak Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rp 890.000 yang dianggap tak sesuai UMK, sudah sesuai kemampuan daerah Kabupaten Madiun," tegasnya.

Sedangkan mengenai klaim BPJS disesuaikan dengan check list administrasi yang ditentukan BPJS Kabupaten Madiun. Jika memenuhi syarat maka pencairannya akan berjalan semakin cepat.

"Kalau potongan 10 persen itu, kan dari 40 persen jasa pelayanan. Sisanya 60 persen untuk operasional rumah sakit. Itu ada aturannya bukan saya yang menentukan," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok.
LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline
FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA

Penulis: Sudarmawan
Editor: Wahjoe Harjanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved