Warga Kokop Datangi Pemkab dan DPRD Bangkalan

SURYA Online, BANGKALAN - Sedikitnya 60 warga Desa Durjen, Kecamatan Kokop mendatangi Kantor Pemkab dan DPRD Bangkalan, Jumat (28/11/2014).

Mereka mendesak agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di desa itu ditunda.

Korlap aksi Abd Rohim, menuturkan, penundaan tersebut didasarkan atas rekayasa administrasi yang dilakukan salah seorang calon kades.

"Pihak-pihak terkait seperti P2KD (panitia pemilihan kepala desa), Camat Kokop, dan Bapemas (badan pemberdayaan masyarakat), dan Dispenduk Capil Bangkalan terkesan melakukan pembiaran atas rekayasa administrasi itu," ujar Abd Rohim.

Ia menjelaskan, rekayasa administrasi itu dilakukan dengan merubah usia salah seorang Calon Kades Kokop untuk memenuhi syarat pencalonan dalam perhelatan pilkades yang akan digelar Desember 2014.

Untuk itu, selain menunda pelaksanaan Pilkades Kokop, warga yang mengatasnamakan Masyarakat Durjen Menggugat (MDM) juga mendesak P2KD dibubarkan dan meminta polres mengusut tuntas kasus pemalsuan identitas Calon Kades Durjen.

"Jika pilkades diteruskan maka akan berdampak besar karena P2KD sudah melanggar asas demokrasi. Kerukukan masyarakat terancam rusak," tandasnya.

Setelah ditemuai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Moh Mohni, massa pendemo bergeser ke Kantor DPRD setempat.

Di depan gedung dewan itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman menyatakan, terkait dugaan rekayasa administrasi bukan menjadi kewenangan pihak legislatif.

"Kami tidak bisa mengintervensi kepolisian atas hal itu," katanya ketika ditemui usai demo.

Disinggung terkait desakan pembubaran P2KD, politisi Partai Demokrat itu mengemukakan, selama tidak melanggar Undang-undang yang berlaku tidak ada alasan membubarkan dan menunda pelaksanaan pilkades.

"Urusan puas atau tidak puas, kami tidak bisa masuk ke situ," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA