Anggaran Banjir di Surabaya Rp 400 M Tapi Tak Mampu Atasi Banjir, Begini 'Teguran' Vinsensius Awey

SURYA.co.id | SURABAYA - Hujan lebat yang menyebabkan banjir di Surabaya Barat kemarin, Kamis (31/1/2019), menjadi catatan besar bagi Pemkot Surabaya. Wilayah Tandes, Manukan, Pradah, Kendal, Sukomanunggal, bahkan komplek perumahan elit di Citraland, Pakuwon Bukit Regency, Darmo Satelit, dan juga Bukil Bali tergenang banjir akibat hujan sekitar tiga jam sore hari kemarin.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey, mengatakan yang pertama harus dilakukan Pemkot adalah mengakui bahwa banjir di Surabaya masih ada.

"Harus akui dulu, ini banjir bukan hanya genangan," kata Awey, pada Surya, Jumat (1/2/2019).

Politisi Partai NasDem ini mengatakan banjir di Surabaya ini sungguh disayangkan. Padahal anggaran untuk penanggulangan banjir di Surabaya setiap tahun tidak pernah menurun.

"Setiap tahun anggaran penanggulangan banjir di Surabaya itu Rp 400 miliar. Selalu sekitaran angka itu, tak pernah diturunkan sedikitpun. Tapi nyatanya, banjir masih terjadi begitu parahnya," kata sambungnya.

Misalnya di Citraland, Awey yang juga bertempat tinggal di Citraland ini mengatakan, di blok K, dan kawasan gereja di Citraland kemarin banjirnya mencapai satu meter.

Padahal tahun lalu sudah ada perbaikan dengan pengurukan cekungan antara gereja Yacobus Citraland dan wilayah kantor BCA. Namun tahun ini banjirnya justru merata tidak hanya di titik tersebut.

"Malah yang di Tandes itu jadi rusak semua jalannya. Ini harus menjadi evaluasi besar. Mengingat wilayah Surabaya Barat itu hilir lho, yang menghubungkan langsung dengan wilayah laut," kata Awey. Harusnya di sana tidak ada banjir.

• 7 Fakta Banjir Surabaya Barat Terjadi karena Luapan Sungai hingga Akibatkan Seorang Anak Tenggelam

• Kondisi Terkini Perumahan Elit Citraland di Surabaya Barat Pasca Diterjang Banjir Semalam

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa butuh ada evaluasi dalam perencanaan Pemerintah Kota Surabaya.

Ia mengatakan dalam perencanaan penanggulangan banjir seharusnya Pemkot memiliki master plan dan prioritas penanggulangan banjir.

Dan dari perencanaan itu dilakukan penanggulangan yang sistematik dan fokus di prioritas wilayah yang harus ditangani segera.

"Jadi bukan dimeratakan di mana-mana tapi masalah banjir juga terjadi di mana-mana. Seakan akan pemerintah hadir untuk membangun di mana-mana tapi sesungguhnya tak selesai," kata Awey.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya tidak sepakat pemerataan pembangunan. Hanya saja, lanjut Awey, harus ada fokus penanganan wilayah prioritas masalah banjir dan diselesaikan di titik itu sampai selesai.

"Bukan setengah-setengah lalu akhirnya tak selesai," kata Awey.

Terlebih di Surabaya Barat ini hampir menjadi wilayah banjir tahunan dan selalu viral lantaran ketinggiannya yang mencapai 30 centimeter hingga satu meter.

Selain itu, Awey menyebutkan bahwa Pemkot khususnya Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya harus memastikan masalah konektivitas antarsaluran.

"Saluran primer, sekunder dan tersier harus terkoneksi. Jangan hanya bangun di sana sini saluran besar kecil tapi tak tersambung, akhirnya menjadi masalah baru," tegasnya.