Aksi Di Depan Grahadi, Mahasiswa Kritik Keras Program MBG hingga KDMP 

Ringkasan Berita:

• Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi.
• Mereka menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
• Aksi juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah seperti UU Polri, UU TNI, dan kenaikan harga BBM.

SURYA.CO.ID SURABAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6/2026).

Mengenakan jas almamater masing-masing, massa aksi datang dengan membawa bendera kampus serta berbagai poster bernada kritik terhadap kondisi bangsa.

Sejak siang, suasana di sekitar Grahadi dipenuhi orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa. Spanduk berukuran besar hingga poster-poster protes terlihat dibentangkan, di antaranya bertuliskan “Maling Berkedok Gizi”, “Revolusi Harga Mati”, hingga slogan-slogan lain yang menggambarkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

Presiden BEM Universitas Airlangga, Rizki Senja, menyebut jumlah massa aksi mencapai sekitar 1.500 mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus di Surabaya, seperti Universitas Airlangga, UPN Veteran Jawa Timur, hingga Universitas Negeri Surabaya.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa BEM Malang Raya Demo di DPRD, Kritik Program Pemerintah

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Di sini kami menyampaikan keresahan kami, keresahan masyarakat atas kondisi negeri saat ini. Kami menyuarakan tuntutan agar program MBG dihentikan,” kata Rizki.

Menurutnya, program tersebut dinilai bermasalah karena dianggap tidak tepat sasaran serta memunculkan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk dugaan kasus keracunan dan praktik korupsi.

Soroti MBG hingga Kebijakan Pemerintah

Selain MBG, mahasiswa juga menuntut penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mereka nilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Tuntutan serupa juga kami sampaikan agar program Koperasi Desa Merah Putih dihentikan,” tegasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS BEM SI Jatim Siapkan Aksi 17 Juni 2026, Gelar Demonstrasi di Grahadi Surabaya

Aksi tersebut juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah lainnya, termasuk pengesahan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama saat rupiah melemah.

Mahasiswa juga menyinggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani rakyat.

Rizki menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan agar pemerintah lebih mendengarkan suara masyarakat dan tidak menjalankan kebijakan tanpa pertimbangan yang matang.

“Mahasiswa menuntut agar pemerintah mendengarkan rakyat dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat,” ujarnya.

Ia berharap suara mahasiswa dapat menjadi perhatian pemerintah dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

“Setelah aksi ini kami berharap masyarakat sadar dan segera mengatasi situasi ini. Terutama pejabat-pejabat yang saat ini sedang berkuasa agar mendengarkan apa yang dihadapi masyarakat saat ini,” pungkasnya.