Ribuan Mahasiswa Surabaya Turun ke Jalan 17 Juni, Ini Daftar Tuntutannya

Ringkasan Berita:

• Aliansi BEM Surabaya menggelar aksi pada Rabu, 17 Juni 2026.
• Ribuan mahasiswa akan berkumpul di Kebun Binatang Surabaya.
• Titik aksi berada di Gedung Negara Grahadi dan Taman Apsari.

SURYA.CO.ID - Gelombang aksi massa dipastikan akan memadati jantung Kota Surabaya pada Rabu, 17 Juni 2026.

Aliansi BEM Surabaya (ABS) secara resmi mengumumkan kesiapannya untuk mengerahkan ribuan massa dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di depan Gedung Negara Grahadi.

Keputusan ini diambil setelah ABS menggelar forum konsolidasi dan Teknis Lapangan (Teklap) di Telkom University Surabaya pada Selasa (16/6/2026) malam.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya beserta elemen masyarakat sipil lainnya.

Mengawal Demokrasi dan Hak Rakyat

Aliansi BEM Surabaya menilai kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil serta ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi pemantik utama gerakan ini.

Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan, menekankan bahwa gerakan ini murni berangkat dari keresahan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh peserta aksi untuk menjaga integritas gerakan.

"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," tegas Nasrawi Ibnu Dahlan dalam pernyataan resminya yang diterima SURYA.co.id, Selasa (16/7/2026).

Baca juga: Strategi Istana Pulihkan Kepercayaan Publik dan Pasar Pasca-Demo Mahasiswa

7 Tuntutan Utama Aksi 17 Juni

Dalam aksi yang akan digelar esok hari, Aliansi BEM Surabaya membawa tujuh poin tuntutan krusial yang menyentuh sektor ekonomi, hukum, hingga lingkungan:

1. Stabilitas Harga: Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM guna menstabilkan harga bahan pokok yang membebani rakyat kecil.

2. Krisis Ekonomi: Mendesak langkah taktis penyelamatan nilai tukar Rupiah dan menuntut pencopotan pejabat atau menteri yang dinilai inkompeten dalam mengelola negara.

3. Reformasi Hukum & Militerisme: Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor, menolak kebangkitan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI yang berpotensi membungkam demokrasi.

4. Lingkungan & Agraria: Menolak eksploitasi berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti SWL Surabaya, serta menuntut perlindungan hak tanah adat di Papua dari intervensi oligarki.

5. Pemulihan Ekosistem: Mendesak pemulihan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang menghancurkan mata pencaharian petani dan komoditas lokal.