DPRD Surabaya Minta Operasional Dapur MBG Tunggu Seluruh Izin Tuntas

Ringkasan Berita:

• DPRD Surabaya meminta seluruh dapur SPPG menghentikan operasional sementara jika izin dan standar higienitas belum terpenuhi pascainsiden dugaan keracunan MBG.
• Sekitar 200 siswa di Surabaya sebelumnya dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas akibat mual usai mengonsumsi menu program makan bergizi gratis.
• Komisi D DPRD Surabaya menilai evaluasi total perlu dilakukan, termasuk pengawasan bahan makanan, sanitasi dapur, hingga kesehatan juru masak.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya, memicu sorotan serius DPRD Surabaya.

Pascainsiden sekitar 200 siswa mengalami mual hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas, Komisi D DPRD Surabaya meminta operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dilakukan, sebelum seluruh izin dan standar higienitas benar-benar tuntas.

Persoalan tersebut juga mendapat perhatian Menteri HAM Natalius Pigai yang datang langsung ke Surabaya, dan mengikuti rapat bersama DPRD Surabaya serta seluruh pihak terkait pelaksanaan MBG.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir, menegaskan keselamatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan demi percepatan program pemerintah.

“Artinya, ini persoalan serius. Keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya demi percepatan pelaksanaan program MBG. Harus cermat,” kata Akmarawita Kadir, Senin (18/5/2026).

Komisi D Minta Dapur SPPG Tak Beroperasi Dulu

Akmarawita menilai, dugaan keracunan MBG harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola dapur SPPG, terutama terkait standar higienitas makanan dan sanitasi dapur.

Menurutnya, tidak ada alasan pembenaran hanya karena MBG merupakan program baru.

“Untuk itu kami mendesak setiap SPPG jangan beroperasi dulu sebelum higienitas benar-benar terjamin. Seluruh izin harus selesai dulu,” tegasnya.

Politisi Golkar yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya itu, menyoroti masih longgarnya mekanisme perizinan dapur MBG.

Ia menyayangkan adanya dapur yang tetap diizinkan beroperasi, meski Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) belum sepenuhnya terbit.

Padahal, menurutnya, sertifikasi tersebut wajib dimiliki sebelum dapur memproduksi makanan bagi ribuan siswa.

“Kelaikan higiene itu wajib. Jangan sampai dapur sudah jalan, distribusi makanan sudah dilakukan, tapi sertifikatnya masih proses. Ini yang harus dibenahi agar kasus serupa tidak terulang,” katanya.

Evaluasi Total Program MBG

Komisi D DPRD Surabaya juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS, maupun izin pendukung lainnya.

Pengawasan dinilai harus diperketat mulai dari standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga kondisi kesehatan juru masak.

Akmarawita juga menyoroti persoalan teknis di lapangan, khususnya keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk yang membuat standar dapur ideal sulit dipenuhi.