HUT ke-50 DLU: Target Zero Accident dan Desakan Insentif bagi Pengusaha Kapal

Ringkasan Berita:

• PT DLU berencana ekspansi rute dan armada pada 2026 untuk perkuat konektivitas nasional.
• Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah berikan insentif PNBP dan perbaiki alur pelabuhan yang dangkal.
• Keselamatan (Zero Accident) menjadi fokus utama DLU di usia ke-50 tahun.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Potensi transportasi laut nasional diproyeksikan meningkat pesat pada 2026 seiring pertumbuhan konektivitas antarwilayah. Namun, kalangan pengusaha menilai peluang tersebut harus dibarengi dengan dukungan regulasi yang konkret, terutama terkait insentif biaya operasional dan perbaikan infrastruktur pelabuhan.

Hal ini terungkap dalam peringatan HUT ke-50 PT Dharma Lautan Utama (DLU) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Senin (16/2/2026). 

Direktur Utama PT DLU, Erwin H. Poedjono, menegaskan optimisme perusahaan dalam menyambut tahun 2026 dengan rencana ekspansi strategis.

Menurut Erwin, kebutuhan distribusi logistik di negara kepulauan seperti Indonesia terus tumbuh. Merespons hal tersebut, DLU menargetkan perluasan layanan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan akses pelayaran baru.

Rencana Ekspansi dan Zero Accident

Erwin menjelaskan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah mengajukan permohonan agar DLU membuka lintasan baru guna mendukung pemerataan pembangunan ekonomi.

“Kita akan evaluasi lintasan mana yang harus kita layani untuk memperkuat NKRI, sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa daerah juga mulai memberikan masukan serta permohonan agar bisa kita layani,” ungkap Erwin.

Selain ekspansi rute, DLU juga fokus pada aspek keselamatan dan pembenahan armada. Berikut poin-poin strategis yang disiapkan DLU:

• Renovasi Armada: Melakukan pembenahan kapal secara masif tahun ini sebagai persiapan penambahan armada pada 2026.
• Road to Zero Accident: Menjadikan aspek keselamatan sebagai prioritas mutlak di seluruh operasional kapal.
• On Time Performance: Evaluasi ketepatan waktu sandar dan berangkat demi kenyamanan penumpang dan efisiensi logistik.

Sorotan Infrastruktur dan Regulasi

Di tempat yang sama, Pemilik sekaligus Penasehat Utama DLU, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti tantangan berat yang masih dihadapi industri pelayaran nasional. Anggota DPR RI tersebut menilai beban biaya operasional pengusaha kapal masih terlalu tinggi.

Bambang mendesak pemerintah memberikan insentif serupa seperti yang diterima sektor transportasi udara. Salah satu yang paling mendesak adalah penyesuaian tarif kepelabuhanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Masih banyak yang diharapkan para pengusaha, termasuk terkait PNBP dan tarif kepelabuhanan. Tanpa dukungan itu, perkembangan perusahaan akan terhambat,” tegas Bambang.

Selain masalah biaya, BHS juga mengkritisi kondisi fisik pelabuhan di berbagai daerah. Ia menyebut banyak alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan (sedimentasi), sehingga membahayakan keselamatan kapal.

“Ini menyangkut keselamatan dan efisiensi. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan normalisasi alur sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya.

Duduk Perkara: Tantangan Logistik di Negara Kepulauan

Sebagai informasi tambahan, isu efisiensi transportasi laut menjadi krusial karena posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Data menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga di ASEAN.

Berdasarkan catatan historis, PT Dharma Lautan Utama sendiri didirikan pada 15 Februari 1976 oleh Soekarno (pendiri) untuk menjawab tantangan konektivitas ini. Berawal dari operasi kapal feri sewaan, perusahaan ini kini telah berkembang menjadi salah satu operator swasta terbesar yang melayani lintas penyeberangan dan jarak jauh.