Demo Mahasiswa di Surabaya: BEM Nusantara Jatim Tolak Pilkada Lewat DPRD

Ringkasan Berita:

• Ratusan mahasiswa BEM Nusantara Jatim menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, Surabaya pada Senin (19/1/2026).
• Mahasiswa menolak keras wacana Pilkada tidak langsung (via DPRD) karena dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
• Aksi ini juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif dan merupakan pemborosan anggaran.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (19/1/2026), guna menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.

Gelombang protes mahasiswa tersebut, memadati jantung Kota Surabaya. Ratusan massa dari BEM Nusantara Jatim melakukan aksi 'meluruk' ke Gedung DPRD Jatim untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung. 

Pantauan SURYA.co.id di lapangan, menunjukkan massa membawa simbol keranda hitam bertuliskan 'RIP Demokrasi' sebagai bentuk protes keras atas kebijakan yang dinilai mencederai kedaulatan rakyat.

Simbol 'RIP Demokrasi' dan Penolakan Pilkada Lewat DPRD

Massa aksi menggunakan mobil komando dan berbagai atribut demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. 

Keranda hitam sengaja dipajang di atas kawat berduri yang dipasang petugas keamanan, sebagai simbol matinya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah, jika mekanisme pemilihan dikembalikan ke tangan legislatif.

"Kami menolak keras Pilkada melalui DPRD. Menurut kami, hak rakyat yang seharusnya memilih pemimpin setiap lima tahun sekali adalah mutlak. Jika dikembalikan ke DPRD, maka ini adalah bentuk nyata kemunduran demokrasi yang sangat mencederai kedaulatan rakyat," tegas Deni Oktaviano Putra selaku Koordinator Lapangan BEM Nusantara Jatim di sela-sela aksi.

Alasan Efisiensi Anggaran vs Kedaulatan Rakyat

Wacana Pilkada tidak langsung ini, mencuat setelah sejumlah partai politik di tingkat pusat mengusulkannya dengan dalih efisiensi anggaran. 

Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya juga sempat menyoroti mahalnya biaya penyelenggaraan pemilu langsung. 

Namun, bagi para mahasiswa, anggaran yang besar tidak seharusnya menjadi alasan untuk memangkas hak demokrasi warga negara secara langsung.

"Pilkada langsung adalah pencapaian reformasi yang harus dijaga. Jangan atas nama efisiensi anggaran, kita justru kembali ke era Orde Baru di mana suara rakyat dibungkam dan dimandatkan kepada perwakilan yang belum tentu sejalan dengan nurani rakyat," ujar salah satu orator aksi dari atas mobil komando.

Kritik Pedas Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain isu Pilkada, BEM Nusantara Jatim juga menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah pusat. 

Mahasiswa menilai program tersebut masih carut-marut dan justru menimbulkan berbagai masalah baru di lapangan, termasuk laporan kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah.

"Kami juga menolak kelanjutan program MBG, karena kami nilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan MBG banyak menimbulkan persoalan kesehatan seperti keracunan. Kami meminta pemerintah mengkaji ulang urgensi program ini dibandingkan kebutuhan dasar lainnya," jelas Deni.

Melalui aksi ini, BEM Nusantara Jatim mendesak anggota DPRD Jatim untuk segera mengawal, dan meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat agar wacana Pilkada tidak langsung dibatalkan demi menjaga marwah demokrasi Indonesia.