Pro Kontra Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Golkar Sikapi Santai Penolakan Parpol Lain

Ringkasan Berita:

• Partai Golkar menanggapi santai pro kontra tentang wacana pemilihan kepala daerah di DPRD
• Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi sebut, saat ini isu yang bergulir terkait Pilkada lewat parlemen masih merupakan wacana
• Namun Ali Mufthi menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap wacana ini sudah diputuskan dalam forum resmi sebelumnya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pro kontra tentang wacana pemilihan kepala daerah di DPRD ditanggapi santai oleh Partai Golkar. 

Sebagai parpol yang mendukung wacana ini, Golkar tak mempersoalkan penolakan yang digulirkan oleh partai lain. 

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi mengatakan, hingga saat ini isu yang bergulir terkait Pilkada lewat parlemen masih merupakan wacana.

“Tapi sikap Golkar sudah bisa baca di publik,” kata Ali Mufthi di Kantor Golkar Jatim, Jumat (2/12/2026). 

Pada awal Desember 2025 lalu Partai Golkar secara terang-terangan menyatakan opsi atau wacana kepala daerah dipilih DPRD. 

Baca juga: Golkar Jatim Sebut Regulasi Peraturan Daerah tentang Disabilitas Perlu Pembaruan

Usulan itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta. 

Lalu, Hasil rapat pimpinan nasional Golkar pada Desember 2025 lalu yang membuahkan 10 rekomendasi, salah satunya juga terkait pilkada lewat DPRD. Ali Mufthi mengatakan, melalui wacana ini, Partai Golkar ingin mencari solusi terbaik. 

“Kita harapan itu yang terbaik buat Indonesia,” ujar Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI ini. 

Untuk menyampaikan gagasan besar ini, Ali Mufthi mengungkapkan bahwa di internal Golkar saat ini tengah melakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi tentang wacana Pilkada lewat DPRD. 

Sementara untuk silaturahmi ke sejumlah parpol terkait wacana tersebut, Ali Mufthi mengaku masih menunggu arahan dari pengurus pusat.

Baca juga: Ketua Golkar Jatim Ali Mufthi: Fokus Tuntaskan Konsolidasi hingga Awal Tahun 2026 Depan

Meskipun, sejumlah parpol termasuk di tingkat Jawa Timur sudah ada yang menyetujui wacana ini. 

Namun, Ali Mufthi menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap wacana ini sudah diputuskan dalam forum resmi sebelumnya.

“Kalau Golkar kan sudah pada posisi mengambil keputusan dalam Rapimnas tentang Pilkada lewat DPRD,” ucapnya. 

Wacana yang Timbulkan Pro dan Kontra

Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir dan menimbulkan pro kontra di kalangan partai politik termasuk di tingkat Jawa Timur. Belum lama ini, beberapa parpol sudah menyampaikan tanggapan tentang wacana tersebut. 

Misalnya PDIP yang meminta agar kajian dilakukan mendalam. Sementara itu PKB sebelumnya mendukung wacana ini. 

Baca juga: Target Tuntas Januari 2026, Partai Golkar Jatim Kebut Musda di Enam Daerah Ini

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah saat dikonfirmasi di Surabaya beberapa waktu lalu meminta agar wacana tersebut dipikirkan secara mendalam.

Sebab PDIP tak ingin wacana kepala daerah dipilih parlemen ini justru membuat iklim demokrasi menjadi mundur.

“Hati-hati. Kita sudah maju, tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” kata Said, Selasa (23/12/2025). 

Jika dilihat dalam sejarah demokrasi di tanah air, kepala daerah memang pernah dipilih oleh DPRD. 

Pilkada secara langsung baru digelar mulai 2005. Said mengatakan, wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang saat ini terus bergulir harus dipikirkan secara komprehensif. 

“Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita, apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?,” ucap politisi senior PDIP. 

Kajian Mendalam Dibutuhkan

Said yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menegaskan kajian mendalam perlu terus dilakukan termasuk mengenai apakah biaya politik bisa berkurang dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Said pun sangsi mengenai hal ini. 

“Saya minta hati-hati kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost, pertanyaannya. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” ujarnya. 

Ketimbang memperdebatkan biaya politik semacam ini, Said lebih berharap agar seluruh parpol melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik politik uang. 

“Melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” ujarnya. 

PKB Nyatakan Dukungan

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya terang-terangan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

Evaluasi terhadap sistem Pilkada dinilai penting dilakukan diantaranya lantaran biaya politik Pilkada langsung yang semakin tinggi. 

Dukungan terhadap wacana ini sebelumnya disampaikan disela pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim yang berlangsung di Surabaya, Jumat (19/12/2025). 

Secara terang-terangan, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungan. 

Mulanya, Gus Halim mengatakan bahwa Muswil menjadi momentum untuk konsolidasi sekaligus menetapkan target Pemilu mendatang. PKB sebagai partai pemenang di DPRD Jatim hasil Pemilu 2024, menargetkan bisa sukses kembali termasuk bisa memenangkan pemilihan gubernur Jatim.

“Para ketua partai di Jawa Timur hampir sepakat untuk Gubernur dipilih oleh DPRD,” ujar Gus Halim yang sejurus kemudian disambut riuh tepuk tangan kader PKB baik DPW maupun DPC hingga pengurus DPP yang hadir di lokasi.

Sembari berseloroh, Gus Halim mengatakan mayoritas pimpinan parpol mengeluh sulitnya faktor komunikasi dengan gubernur.

“Oleh karena itu, kami mendukung usulan agar Gubernur dipilih oleh DPRD,” ungkap Gus Halim. 

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih oleh DPRD. Cak Imin mengaku sudah pernah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Dengan Pilkada langsung, Cak Imin menilai biaya politik menjadi semakin tinggi. “Itu baru omong-omong, soal terbukti tidaknya tergantung revisi paket undang-undang politik,” ungkap Cak Imin. 

Menurut Cak Imin, hampir semua parpol menyadari Pilkada langsung tidak produktif. “Itu perlu kita evaluasi,” ungkap Cak Imin yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM). 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS