Pro Kontra Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Golkar Sikapi Santai Penolakan Parpol Lain

Misalnya PDIP yang meminta agar kajian dilakukan mendalam. Sementara itu PKB sebelumnya mendukung wacana ini. 

Baca juga: Target Tuntas Januari 2026, Partai Golkar Jatim Kebut Musda di Enam Daerah Ini

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah saat dikonfirmasi di Surabaya beberapa waktu lalu meminta agar wacana tersebut dipikirkan secara mendalam.

Sebab PDIP tak ingin wacana kepala daerah dipilih parlemen ini justru membuat iklim demokrasi menjadi mundur.

“Hati-hati. Kita sudah maju, tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” kata Said, Selasa (23/12/2025). 

Jika dilihat dalam sejarah demokrasi di tanah air, kepala daerah memang pernah dipilih oleh DPRD. 

Pilkada secara langsung baru digelar mulai 2005. Said mengatakan, wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang saat ini terus bergulir harus dipikirkan secara komprehensif. 

“Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita, apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?,” ucap politisi senior PDIP. 

Kajian Mendalam Dibutuhkan

Said yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menegaskan kajian mendalam perlu terus dilakukan termasuk mengenai apakah biaya politik bisa berkurang dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Said pun sangsi mengenai hal ini. 

“Saya minta hati-hati kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost, pertanyaannya. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” ujarnya. 

Ketimbang memperdebatkan biaya politik semacam ini, Said lebih berharap agar seluruh parpol melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik politik uang. 

“Melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” ujarnya. 

PKB Nyatakan Dukungan

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya terang-terangan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

Evaluasi terhadap sistem Pilkada dinilai penting dilakukan diantaranya lantaran biaya politik Pilkada langsung yang semakin tinggi. 

Dukungan terhadap wacana ini sebelumnya disampaikan disela pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim yang berlangsung di Surabaya, Jumat (19/12/2025). 

Secara terang-terangan, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungan.