Daftar Kritik dan Saran untuk PDIP Jatim di Acara Talkshow RedTalks, Dari Influencer hingga Praktisi

Semua aktivitas generasi saat ini tidak bisa dipisahkan dari gadget.

Layar HP yang bisa di genggaman menjadi penentu.

Kaum muda akan detail melihat kiprah aktivitas politik dengan cara mereka.

Aktivitas gadget ini yang akan sampai pada penilaian gen Z terhadap politisi.

"Kuncinya harus tulus. Jadi di media dengan layar selebar HP ini akan mampu memotret ketulusan sosok," beber perempuan alumnus ITS ini.

Kaum muda yang begitu melimpah di Jatim akan sangat respek dengan figur yang tulus.

Kemudian peduli menurut Natkeni relate dan sesuai impian generasi sekarang terhadap sosok.

Diingatkan bahwa Gen Z akan selalu menelusuri detail.

Akan terlihat bahwa sosok yang tampil itu tulus atau tidak cukup di media HP.

Natkeni menakankan ketulusan ini karena kaum muda maunya yang konkret.

Bahkan sebagai influencer dengan banyak pengikut, Natkeni pun menyinggung kejujuran ini pada dirinya sendiri.

Saat status perkawinannya terhenti alias cerai, influencer cantik ini terbuka menyampaikan.

Dirinya ingin posisi perempuan yang dalam setiap bercerai lemah dan akan rentan dilemahkan.

Natkeni tidak ingin larut dan ingin mengajak semua perempuan yang bertatus sama bisa fight.

Selain soal tulus dan peduli, perkembangan teknologi harus diikuti.

Saat ini kecerdasan buatan AI harus tetap diikuti bahwa teknologi ini sebagai tool.

Yang menjadikan aktivitas kita makin produktif.

"Kaum muda sekarang mau membahas apa bisa mengikuti. Tapi semua bergantung daya tarik. Mari eksplore potensi kita dan jangan tampilkan dengan kemasan menarik. Harus kemasan anak muda kalau mau diterima anak muda," kata Natkeni.

4. Hadi Prasetyo Beri Tiga Rekomendasi

Praktisi sekaligus mantan Birokrat Pemprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME Dpl Urb M membongkar permasalahan dan harapan besar kemajuan Jawa Timur saat hadir dalam Talkshow RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Sabtu (22/11/2025).

Di awal, Hadi mengemukakan, saat ini politik yang menjadi sumber policy atau kebijakan mayoritas masih menggunakan boomer mindset.

Hal ini terbalik lantaran masyarakat yang dihadapi saat ini sebagian besar adalah generasi muda millenial dan juga generasi Z. 

Padahal generasi millenial juga generasi Z adalah pelaku ekonomi, pelaku kekuasaan dan sebagaimana. 

“Maka perjuangan kita yang saya harapkan bisa dibantu oleh teman-teman di PDIP yang sangat pro dengan ekonomi kerakyatan yang pertama adalah berdikari secara ekonomi dan itu menggunakan tenaga kerja muda,” tegasnya.

Ia mengaku sempat berdiskusi dengan salah satu pelaku usaha muda yang memiliki usaha sendiri. 

Saat ditanya modalnya dari mana, pemuda tersebut menjawab modalnya sendiri, bukan dari bantuan bank.

Banyak pelaku usaha muda terkendala pinjaman modal karena sistem perbankan dan permodalan yang ada saat ini adalah kolateral.

Padahal, ditegaskan Hadi, bagaimana kamu muda dengan profesionalisme, keahlian dan semangat bisa maju kalau mereka tidak pernah dihargai sebagai kolateral.

“Artinya sistem perbankan itu tidak bisa lagi hanya kolateral doang. Kalau bicara dengan OJK tentu bilangnya itu tidak bisa dapat pinjaman kalau tidak ada pinjaman. Padahal itu sebetulnya bisa,” tegasnya.

Pemerintah sebagai pengelola APBD sangat berwenang untuk memberikan kebijakan misalnya berkolaborasi dengan bank dan dengan pihak pemberi CSR yang tertarik agar bisa menjadi investasi bersama untuk membantu usaha kaum muda.

“Sebagai contoh Bank UMKM, KUR di Jawa Timur bunganya 3 persen sebelum ada KUR-KUR yang sekarang. Kenapa mampu? Bahkan kadang-kadang tanpa jaminan. Karena APBD memberikan uang pada bank UMKM mestinya bunga deposito kan 6 persen, itu kami minta 2 persen saja, tapi kasihkan KUR 3 persen ya, itu permintaannya,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Pemprov Jatim itu.

Harapan pada PDIP yang kedua, ditegaskan Hadi, suara muda harus intensif dan interaktif dengan para politisi.

Sehingga menurutnya ada kebutuhan urgen akan adanya platform hearing yang terbuka. 

Platform tersebut tidak harus formal yang dibuka secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat sebagaimana di DPR RI, justru yang dibutuhkan adalah ruang dialog yang hangat dan dekat.

“Saya berpikir, kalau PDIP membuka platform dialog, itu akan sangat baik. Ya kalau jawab ya dijawab, kalau tidak bisa jawab ya bilang saja nanti kita akan tindak lanjuti. Artinya bahwa harus ada platform demokrasi yang baik,” ujarnya. 

Berikutnya yang terakhir, Hadi menyebut soal cultural engineering business.

Di saat kini booming K-Pop dari Korea, kemudian dulu sempat ramai Harajuku dari Jepang, seharusnya hal itu juga sangat bisa diterapkan untuk mengembangkan budaya lokal.

“Menurut saya seluruh kabupaten kota atau setiap desa di Jatim bisa membuat Harajuku-nya sendiri. Setiap tradisi budaya bisa membuat K-Pop nya sendiri dari Jawa Timur. Dan itu mahal,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap PDIP ke depan bisa ikut menjadi policy maker untuk membuat budaya budaya lokal dari Jatim semakin menasional dan juga mendunia.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id