Waketu DPRD Surabaya Laila Mufidah Desak Percepat Layanan Program Dandan Omah

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendesak akselerasi program Dandan Omah.
• Pelayanan bedah rumah tidak boleh berlarut-larut; petugas (DPRKPP, RT/RW) diminta lebih peka dan tidak hanya berpatokan pada antrean, tapi pada kondisi tidak layak huni.
• Tahun 2025, Pemkot menganggarkan Rp 89 Miliar untuk membedah 2.069 rumah.
• Program Dandan Omah 2026 diharapkan meningkat dan akan melibatkan pihak ketiga/pengembang (CSR) untuk optimalisasi, selain dukungan dari program pusat (BSPS).

‎SURYA.co.id | SURABAYA - ‎Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendesak agar program Dandan Omah yang sudah berjalan selama ini diakselerasi.

Program Dandan Omah adalah layanan bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk warga Surabaya.

‎Baca juga: DPRD Surabaya Apresiasi Program Dandan Omah, Realisasi Tahun Depan Akan Libatkan Pengembang

Laila Mufidah menyebut program ini harus disegerakan, tTidak perlu menunggu berbulan-bulan setelah petugas turun mengecek, mendata, mengukur, dan mengestimasi konstruksi bedah rumah.

‎"Terutama rumah yang sudah 'mengancam' keselamatan penghuninya, layanan bedah rumah harus dipercepat," kata Laila Mufidah, Senin (20/10/2025).

‎Apalagi saat memasuki musim hujan saat ini, warga yang sudah antre bertahun-tahun atau rumah dengan kondisi tidak layak huni, rapuh, dan bocor harus segera dieksekusi.

‎Baik dari kasat mata dan tim konstruksi bedah rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) akan tahu. Begitu juga RT, RW, dan LPMK setempat yang harus lebih peka.

‎"Semua menuntut komitmen dan tanggung jawab bersama. Mari kita memenuhi hak dasar warga Surabaya tinggal di rumah yang nyaman. Tugas Pemkot secara teknis merealisasikannya," kata Laila.

‎Pimpinan DPRD Surabaya ini akan mengawal ketat agar program Dandan Omah terealisasi secara presisi, berjalan tepat sasaran, dan tidak berlarut-larut.

‎Laila memberi gambaran riil saat program Dandan Omah itu perlu dilakukan akselerasi layanan.

Warga di Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya malah mendapat beban baru saat rumahnya masuk list Dandan Omah.

‎Petugas sudah mengecek kondisi rumah hingga mengukur bangunan.

Namun ternyata bedah rumah itu tidak segera dieksekusi.

Sampai akhirnya, keluarga ini harus kos karena rumahnya sudah keburu ambruk.

‎"Kita mendorong kepekaan lebih tinggi dari aparatur pemerintah. Pasti petugas yang mendapat kepercayaan di lapangan paling paham. Selain itu, kami mengimbau agar RT dan RW harus sering turun ke masyarakat agar tahu kondisi terkini warganya," kata Laila.

‎Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap wakil Pemkot di kelurahan dan kampung itu makin peka terhadap kondisi warganya.

Tidak hanya terkait bedah rumah, tapi juga untuk intervensi program Pemkot lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

‎"Kami lebih menginginkan progam Dandan Omah itu tidak semata-mata giliran atau melihat antrean. Tapi lebih melihat kondisi tidak laik huni rumahnya. Tugas aparatur menjelaskan di lapangan," kata Laila.

‎Bedah 2.069 Rumah
‎Program Dandan Omah atau bedah rumah tidak layak huni di Surabaya saat ini tengah berjalan.

Sebanyak 2.069 rumah tidak layak huni akan dibedah selama 2025 ini.

Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 1.600 rumah.

‎Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah mengapresiasi komitmen Pemkot Surabaya untuk memberi layanan dasar akan hunian layak dan nyaman.

"Kita di Dewan mengupayakan agar program yang bersentuhan dengan masyarakat seperti Rutilahu tidak dirasionalisasi," katanya.

‎Saat ini bahkan pembahasan RAPBD 2026 tengah berlangsung di DPRD Surabaya.

Diharapkan program Dandan Omah tahun depan menyasar lebih banyak lagi penerima manfaat.

‎Yang menarik, program Dandan Omah tahun depan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya.

Pihak ketiga dan pengembang di Surabaya akan dilibatkan langsung dalam program Dandan Omah.

‎Tentu ini akan makin optimal. Program dandan omah di Surabaya itu juga makin masif karena selama ini mendapat dukungan pusat.

Pemerintah pusat juga mempunyai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pusat juga bisa mengcover tambahan bedah rumah sebanyak 187 unit.

Khusus untuk program Dandan Omah tak ada efisiensi, karena menyangkut hunian dasar warga.

Dalam pembahasan perubahan anggaran juga tak ada rasionalisasi untuk program masyarakat ini.

‎Dandan Omah diyakini akan makin optimal karena bisa dibantu CSR pihak swasta.

Pimpinan DPRD mengapresiasi upaya Pemkot untuk menggandeng pihak ketiga dalam pemenuhan hak dasar hunian layak bagi warganya.

‎Sebagai kota industri dan perdagangan, banyak perusahaan ada di Kota Pahlawan.

Jika mereka ikut ambil bagian dalam program Dandan Omah, maka akan makin optimal.

‎Tidak menggantungkan anggaran APBD untuk Dandan Omah.

APBD 2025 lalu telah  dianggarkan Rp 89 miliar untuk Dandan Omah.

Program ini di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.

‎Saat ini, ada  7.789 warga Surabaya masuk dalam list antrean program Dandan Omah Pemkot Surabaya.

Mereka mengajukan diri agar tempat tinggalnya yang dinilai tidak layak dibongkar total dalam program Bedah Rumah.

‎Selain lewat aplikasi, bedah rumah juga bisa diajukan melalui Musrenbang Kelurahan.