Gus Ipul: PBNU Ajak Pesantren Audit Bangunan Pasca-Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak seluruh pesantren, khususnya yang berada di naungan NU, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur bangunan mereka. 

Peristiwa ambruknya bangunan bertingkat di kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo pada Senin (29/9/2025) lalu, yang menewaskan puluhan santri, menjadi momentum penting untuk berbenah.

"Nah, sekarang yang bisa kita lakukan ke depan adalah belajar dari musibah ini. Kita sudah sepatutnya, pesantren-pesantren lewat pengurus Nahdlatul Ulama, untuk juga mengambil inisiatif melakukan audit terhadap struktur bangunan setiap pondok pesantren," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat dikonfirmasi di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (11/10/2025).

PBNU secara penuh mendukung proses audit tersebut. Menurut pria yang juga menjabat Menteri Sosial (Mensos) ini, proses audit bisa dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, bisa juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Termasuk, dengan pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk membantu audit infrastruktur di pesantren masing-masing," jelas Gus Ipul.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Hadiri Tahlil Akbar Korban Tragedi Sidoarjo Sekaligus Serahkan Santunan

Evaluasi Konstruksi Demi Keamanan Santri

Proses evaluasi ini penting, untuk memastikan konstruksi bangunan pesantren aman, tidak hanya bagi santri yang tinggal di dalamnya, tetapi juga layak ketika bangunan tersebut akan ditambah atau direnovasi. 

"Kami datangkan konsultan, kami datangkan ahli-ahlinya untuk melihat struktur bangunan yang ada di pesantren. Ini adalah kesempatan yang baik," tutur Gus Ipul.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode ini, mengakui bahwa belum semua pondok pesantren memiliki sertifikasi sesuai yang disyaratkan pemerintah. 

Hal ini bukan karena keengganan, melainkan karena regulasi yang mengatur tersebut belum terbit ketika banyak pondok dibangun.

"Kita harus memahami secara utuh. Waktu dulu itu, mungkin, belum ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan), mungkin waktu itu belum ada peraturan-peraturan seperti sekarang, di mana semua bangunan harus melibatkan pihak tertentu dan konsultan. Tidak bisa sendirian. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan, dan kami ajak ya belajar dari musibah ini," Gus Ipul menjelaskan.

PBNU, melalui Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) sebagai organisasi yang menaungi pondok pesantren, akan melakukan pendampingan. 

Pendampingan ini mencakup tidak hanya pengujian pada bangunan eksisting, tetapi juga pada sertifikasi kelayakan konstruksi pondok.

"Saya yakin nanti kalau pengurus NU turun tangan lewat RMI, atau juga pengasuh-pengasuhnya diajak bersama-sama mengambil langkah-langkah supaya bisa melakukan evaluasi terhadap struktur bangunan di masing-masing pesantren. Ini akan sangat baik untuk kami. Syukur-syukur nanti kalau kemudian dilengkapi dengan sertifikat kelayakan bangunan," harapnya.

Bangunan Tumbuh Pesantren dan Atensi Presiden

Gus Ipul juga menjelaskan, bahwa NU beranggotakan pesantren yang usianya berabad-abad, sebagian besar dibangun secara mandiri dan ada pula yang dengan bantuan pemerintah. 

Karena dibangun secara mandiri, bangunan pesantren biasanya berkonsep gedung tumbuh, yang diperluas secara bertahap memperhitungkan kekuatan anggaran dan kebutuhan santri.

"Termasuk Al Khoziny ini yang sudah berdiri sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, perkembangannya juga makin banyak santrinya. Membangunnya sesuai kemampuan pengasuhnya. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan ke depan adalah belajar dari musibah ini," jelas Gus Ipul.

Tragedi Ponpes Al Khoziny juga mendapat atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto. 

Saat menanggapi insiden tersebut, Presiden Prabowo telah memerintahkan jajaran kementerian untuk melakukan pengecekan pada bangunan ponpes di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keamanan fasilitas pendidikan keagamaan.