Waketu DPRD Surabaya Arif Fathoni: Makan Bergizi Gratis Harus Tetap Ada dan Perbaiki Tata Laksana

Thoni mencontohkan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu dan keberlanjutan pelaksanaan MBG di tingkat sekolah.

Dinas Kesehatan diberikan tanggung jawab untuk mengecek higienitas makanan yang akan dimakan oleh peserta didik, apakah kecukupan gizinya terpenuhi, dan bagaimana metode penyajiannya.

Dinas Lingkungan Hidup juga dilibatkan untuk mengecek manajemen pengelolaan limbah dari dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan juga dinilai perlu memainkan peran kunci melalui edukasi kepada guru dan siswa.

Guru, kata Thoni, harus mampu memberikan pendekatan persuasif agar anak-anak terbiasa mengonsumsi makanan sehat dengan porsi gizi seimbang.

"Dinas Pendidikan perlu menguatkan  edukasi kepada peserta didik melalui guru. Bagaimana menyantap makanan yang sehat. Belum tentu sayurnya lebih banyak semua suka. Nah, itu peran guru sangat dominan,” ujarnya.

Fathoni menegaskan, DPRD Surabaya siap mendukung penuh pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menilai, selain memperkuat SDM muda, program ini juga berpotensi memberikan multiplyer effect ekonomi bagi warga Surabaya.

Kalau program ini bisa berjalan dengan baik, maka manfaat yang dirasakan oleh Surabaya ada dua.

Pertama, SDM unggul di masa depan.

Kedua, pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi karena dapur-dapur yang ada di Kota Surabaya pasti belanja bahan bakunya di Surabaya.

Akan ada tenaga kerja yang terserap, akan ada efek ekonomi berantai.

Pemkot Surabaya diharapkan menjadi model keberhasilan implementasi MBG di daerah perkotaan.

Ia menekankan bahwa kolaborasi, bukan ego sektoral, adalah kunci agar kebijakan nasional ini benar-benar menjadi gerakan bersama.