Waketu DPRD Surabaya Arif Fathoni: Makan Bergizi Gratis Harus Tetap Ada dan Perbaiki Tata Laksana

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendukung penuh pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
surya.co.id/habibur rohman
MAKAN BERGIZI GRATIS - Ilustrasi siswa SMK PGRI 1 Kota Surabaya menikmati menu program Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendukung penuh pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendukung penuh pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski ada kekurangan sana sini, hingga fenomena keracunan, Arif Fathoni menegaskan program MBG harus tetep jalan.

Masih belum sempurnanya program nasional yang menyebar ke seluruh daerah itu karena memang program baru.

"Baru pertama dilakukan, jadi harus ada penyempurnaan. Tidak dihentikan," kata Arif Fathoni, Selasa (7/10/2025).

MBG adalah program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

ini menjadi momentum penting dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan program yang tengah berjalan ini diakui masih banyak catatan, salah satunya karena masih sentralistik, atau tidak melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah.

Salah satu perbaikan pelaksanaan program tersebut adalah mulai bersikap lentur sehingga tidak kaku dalam pelaksanaan di lapangan.

Tidak semua dibebankan pada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana hingga tingkat bawah.

Menurut pimpinan DPRD Surabaya ini, salah satu yang harus dipikirkan adalah melibatkan pemerintah daerah dengan melibatkan lintas instansi.

Selama ini pemerintah daerah hanya dimintai data siswa.

Ego Sektoral
Salah satu tantangan terbesar di lapangan bukan pada teknis pelaksanaan, melainkan antar lembaga pelaksana belum padu.

Ini berpotensi menghambat optimalisasi program MBG.

“Problem utama di kebijakan pemerintah itu kan terletak pada ego sektoral. Kami berharap ego sektoral urusan MBG ini dihilangkan. Kuncinya, BGN harus menjadi supervisor terhadap instansi daerah-daerah," kata Cak Thoni.

Di Surabaya misalnya, Politisi Golkar ini menyinggung pentingnya keterlibatan aktif berbagai instansi teknis di lingkup Pemkot Surabaya agar program ini berjalan efektif dan terukur.

Sumber: Surya
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved