Pemkot Berencana Utang Rp 3,1 Triliun untuk Infrastuktur, Ini Reaksi WK DPRD Surabaya Arif Fathoni

Pemkot Surabaya yang merencanakan pembiayaan altenatif atau utang Rp 3,1 triliun untuk membangun infrastruktur kota.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
nuraini faiq/surya.co.id
UTANG - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Arif menyikapi rencana Pemkot Surabaya yang merencanakan pembiayaan altenatif atau utang Rp 3,1 triliun untuk membangun infrastruktur kota. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyikapi rencana Pemkot Surabaya yang merencanakan pembiayaan altenatif atau utang Rp 3,1 triliun untuk membangun infrastruktur kota.

Rencana utang itu akan diajukan pada periode 2026–2027, rinciannya pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) semacam lembaga pembiayaan di bawah Kemenkeu sebanyak Rp 2,71 triliun dan Bank Jatim sebesar Rp 447,8 miliar.

"DPRD sudah berkonsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Surabaya dinilai memenuhi syarat untuk mengambil opsi pembiayaan alternatif," kata Toni, sapaan Arif Fathoni, Senin (22/9/2025).

Dijatakan bahwa berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif.

Jumlah dana yang akan dicicil hingga berakhirnya masa jabatan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.

Pembangunan itu di antaranya, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan.

Toni menyebut bahwa pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya.

Dia mencontohkan proyek Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung 2025.

Diyakini hasil proyek ini akan menumbuhkan pusat usaha baru serta lapangan kerja.

“Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya,” kata politisi Golkar ini.

DPRD Surabaya selanjutnya akan mengawal pelaksanaan pinjaman tersebut agar sesuai dengan rencana dan menghindari potensi penyimpangan.

“Seluruh Fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang di rencanakan dengan apa yang akan dilaksanakan," tandas Toni.

Pria kelahiran Lamongan ini menekankan pentingnya Surabaya berbenah menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028 mendatang.

Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama.

Diharapkan gubernur Jatim dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah penyangga Surabaya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved