Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi Tegaskan Pentingnya Peran Polwan Sebagai Pilar Kesetaraan Gender

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi menegaskan pentingnya peran polisi wanita (polwan) sebagai pilar kesetaraan gender dalam institusi kepolisian.

Hal itu, ia sampaikan dalam peluncuran buku “Women in Law Enforcement: Mendobrak Gender Trap Polisi Wanita” karya Irjen Pol (Purn) Dr Juansih Dra., S.H., M.Hum., yang digelar di Auditorium Ternate, Kampus B Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (11/9/2025).

Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) ini, mengakui bahwa polwan telah memberikan kontribusi besar dalam menangani kasus-kasus berbasis gender dan kekerasan seksual.

Namun, fakta menunjukkan bahwa tantangan masih ada. 

“Kita tidak boleh menutup mata, bahwa polwan masih menghadapi berbagai bentuk gender threat, mulai dari stereotipe, diskriminasi, terbatasnya kesempatan promosi hingga beban ganda. Data Polri tahun 2023, menunjukkan jumlah polwan masih sekitar 6 persen dari total 434 ribu personel, atau sekitar 26 ribu orang. Proporsinya semakin kecil di level pimpinan,” tegasnya.

Arifatul menyoroti masih kuatnya pandangan sempit di lapangan, yang menempatkan polwan hanya pada fungsi administrasi atau pelayanan perempuan dan anak. 

Padahal, menurutnya, potensi polwan sama besarnya untuk mengemban tugas investigasi, fungsi strategis maupun kepemimpinan.

“Buku ini menjadi cermin, bahwa perjuangan kesetaraan gender di tubuh kepolisian bukan sekadar tentang jumlah, tetapi tentang pengakuan terhadap kesempatan dan peran strategis yang setara. Kehadiran perempuan dalam institusi kepolisian bukan pelengkap, tetapi kebutuhan nyata untuk menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi dan berperspektif korban,” ujar Arifatul.

Ia juga menekankan, bahwa pengarusutamaan gender adalah agenda nasional yang harus diperkuat, termasuk di sektor penegakan hukum. 

Untuk itu, Arifatul mendorong kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PPPA, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, akademisi serta masyarakat sipil.

“Buku ini bukan sekadar catatan, tetapi blueprint perubahan. Mari kita jadikan momentum ini untuk melahirkan kebijakan dan praktik kelembagaan yang menegaskan polwan sebagai pilar setara dengan polisi laki-laki. Kementerian PPPA berkomitmen terus mendukung peningkatan kapasitas, dan kesempatan bagi perempuan agar kesetaraan gender menjadi bagian dari reformasi kepolisian,” pungkasnya.

Alumnus Magister Komunikasi, Universitas Indonesia ini optimis, bahwa Indonesia hanya akan maju bila laki-laki dan perempuan diberi ruang setara untuk berkontribusi. 

“Perempuan terdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.