Gedung DPRD Gresik Didatangi Ratusan Emak-emak Korban PHK, Minta Lapangan Pekerjaan

SURYA.CO.ID, GRESIK - Ratusan mantan pekerja PT Kelola Mina Laut (KML) di Kawasan Industri Gresik (KIG) Kecamatan Kebomas, berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Gresik Jl KH Wachid Hasyim, Gresik, Jawa Timur (Jatim),Selasa (9/9/2025). 

Massa yang didominasi para ibu atau emak-emak itu, meminta dicarikan pekerjaan akibat terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Mereka datang ke Kantor DPRD Kabupaten Gresik sekitar pukul 11.00 WIB.

Suasana gedung DPRD Kabupaten Gresik sepi, membuat massa langsung memarkirkan kendaraan mereka di teras gedung DPRD. 

Sambil menunggu Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M Syahrul Munir, massa disuguhi pentol dan es dari seorang pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Alun-alun Gresik. 

Setelah menunggu, akhirnya Syahrul Munir datang menemui massa yang sudah menunggu di teras gedung DPRD Gresik. 

Syahrul Munir ikut duduk di teras bersama maasa. 

“Kami meminta dewan (DPRD) untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Selain itu, tidak ada pembatasan usia untuk bekerja. Sebab, banyak wanita yang janda mempunyai anak dan untuk menghidupi keluarganya,” kata Puji, warga Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Gresik. 

Selain itu, Ali Murtadho, pengurus Gerakan Pemuda Nusantara, mengatakan bahwa saat ini ibu-ibu yang terdampak PHK dari PT KML membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.  

Sebab, mereka selama ini hidup dalam ekonomi yang kekurangan. 

Menurut Ali Murtadho, ibu-ibu untuk berangkat bekerja harus mengutang kepada orang lain, dan baru dibayar setelah mendapat upah yang tidak sesuai upah minimum kota (UMK). 

“Kami tidak iri dengan gaji DPRD yang naik dan tunjangan naik sampai puluhan juta, tapi ingat masyarakat yang tidak bisa makan.  Intinya masyarakat butuh kerja untuk makan. Sebab sudah tidak bekerja. Untuk berangkat kerja, saya harus hutang,” kata Ali. 

Sementara, Syahrul Munir mengatakan bahwa nanti akan memberi uang dari gajinya sebesar Rp 20 juta, untuk dibagikan ke ibu-ibu. 

Sedangkan, terkait lapangan pekerjaan, nanti akan dilakukan pelatihan dan pemberian rombong untuk usaha. 

“Nanti sebagian gaji saya sebesar Rp 20 juta saya berikan untuk ibu-ibu. Terkait pembatasan usia, nanti akan kami sampaikan ke perusahaan dan untuk pekerjaan, nanti akan memberi pelatihan serta uang sangu,” kata Syahrul Munir. 

Setelah mendapat penjelasan langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Gresik, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dikawal Satpol PP, Polres Gresik dan Kodim 0817 Gresik.