Pejabat se-Pemkot Surabaya Teken Pernyataan : Rela Dipecat Jika Ada Pungli di Instansi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergerak cepat meminta lurah, camat, hingga Kepala Dinas se-Surabaya menekan surat pernyataan, Selasa (9/9/2025).

Kebijakan ini sebagai buntut temuan pihaknya atas dugaan pungutan liar (pungli) di Kelurahan Kebraon.

Berlangsung di sela pengarahan di Ruang Sawunggaling Pemkot Surabaya, penulisan surat penyataan ini didikte langsung Wali Kota Eri dengan diikuti lurah, camat, dan seluruh kepala dinas, hingga Sekretaris Daerah. 

Baca juga: Sidak Kelurahan Kebraon Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Terima Aduan Oknum Lakukan Pungli

Melalui secarik kertas yang disiapkan, masing-masing diminta menulis pernyataan dan menandantangani untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemkot.

Pada pernyataan ini, ada sejumlah komitmen yang harus dipenuhi para pejabat.

Di antaranya, penyataan untuk tidak melakukan pungutan liar, menerima gratifikasi, hingga memastikan masing-masing bawahan para pejabat tidak melakukan hal serupa.

Di dalam pernyataan yang sama, mereka juga bersedia menerima sanksi apabila kedapatan melanggar komitmen tersebut. Di antaranya, dicopot dari jabatan tanpa menuntut suatu apapun.

Baca juga: Oknum Pegawai Kelurahan Pungli, Komisi A DPRD Surabaya Minta Sanksi Berat dan Bukan hanya Mutasi

Wali Kota berharap kebijakan tersebut memberikan efek jera kepada seluruh pejabat Pemkot. Wali Kota tak ingin kejadian pungutan liar yang ditemukan di Kebraon terulang.

Apabila hal serupa kembali dilakukan, maka sanksi tak hanya diberikan kepada pelaku namun juga atasan pelaku.

"Maka, tidak ada lagi pengampunan, langsung pecat. Karena itu, semua kepala OPD membuat surat pernyataan," kata Wali Kota dikonfirmasi seusia acara pengarahan.

Lurah dan camat juga diminta untuk sosialisasi kepada warga. Isinya, menyampaikan informasi seluruh pengurusan administrasi kependudukan dilakukan tanpa biaya dan apabila menemukan permintaan pungutan diminta melapor.

Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim : Tak Ada Penahanan Ijazah dan Pungli di Sekolah Negeri

Apabila sosialisasi telah dilakukan namun bawahan tidak menghiraukan, maka sanksi akan diberikan hanya kepada pelaku.

"Kalau sudah melakukan sosialisasi, melakukan pengumuman, ternyata anak buahnya ngono (tetap melakukan pungli) berarti kan bukan lagi [tanggungjawanya]. Sudah selesai tugasnya. Maka, itu itu bukan menjadi tanggung jawabnya kepala OPD," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

Bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pungli oleh pejabat maupun petugas di lapangan, dirinya meminta untuk melapor. Pihaknya tak segan memberikan sanksi berat.

"Kalau ada bukti yang disampaikan, maka langsung saya pecat. Apakah itu pemerintah dari PNS, ASN PNS atau ASN non PNS. Makanya sudah selesai. Tidak ada lagi pilihan," kata Wali Kota dua periode ini.