P-APBD Surabaya 2025 Disepakati Rp 12,34 Triliun, PKS Soroti Anggaran Rp 1,4 Triliun Untuk Irigasi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran diperlukan karena adanya penurunan dana transfer.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Deddy Humana
lihat foto
Menurut Cak Eri, beberapa program yang tetap mendapatkan prioritas adalah aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
"Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rutilahu, kemiskinan, tetap kita lanjutkan," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Seluruh Fraksi DPRD Surabaya menyepakati angka tersebut namun ada beberapa catatan dari sejumlah fraksi. Fraksi PKS misalnya, memberikan harapan agar program perbaikan rutilahu tidak dikurangi.
"Menargetkan 2.179 unit perbaikan rumah hingga akhir 2025 (bertambah 110 unit), seluruhnya harus dilaksanakan," kata juru bicara Fraksi PKS, Faris Abidin.
Selain itu, Fraksi PKS yang diketuai Cahyo Siswo Utomo memberikan catatan terhadap besarnya anggaran pembangunan irigasi dan saluran.
PKS berharap pemkot tidak hanya mengandalkan pemasangan box culvert sebagai solusi banjir di kota Surabaya.
Namun juga menyiapkan strategi mencegah sedimentasi di seluruh box culvert. "Sehingga, tidak menjadi titik banjir baru karena endapan yang tinggi di seluruh box culvert di kota Surabaya," kata Faris.
Ia menambahkan, sampai hari ini pemkot belum mempunyai alat keruk untuk mengurangi sedimentasi sungai yang sekaligus berfungsi sebagai pengangkutan.
"Sehingga hanya memindahkan sedimen ke bagian lain dari sungai. Ini tentu perlu menjadi perhatian ke depan," tuturnya. *****
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.