Opsen Pajak Turun, Pemkot Surabaya Ajukan Usulan Pinjaman Rp 452 Miliar dalam P-APBD Tahun 2025

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Jawa Timur (Jatim), mengajukan usulan pinjaman, sebagai alternatif pembiayaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. 

Satu di antara penyebabnya, penurunan opsen pajak dari yang dianggarkan pada perencanaan sebelumnya.

Usulan tersebut masuk dalam nota keuangan P-APBD, disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya. 

Mencapai Rp 12,354 triliun, sekitar Rp 452 miliar di antaranya akan didapat dari pembiayaan alternatif (pinjaman) melalui Bank Jatim.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Cak Eri), menjelaskan bahwa opsen pajak mengalami penurunan sekitar Rp 600 miliar dari yang ditargetkan. 

Mencakup bagi hasil opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kota Surabaya menargetkan memperoleh bagi hasil sekitar Rp 800 miliar - Rp 1 triliun.

Penyebabnya, keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang tidak menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2025. 

Dengan adanya Keputusan Gubernur ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim yang seharusnya menjadi opsen bagi pemerintah kabupaten/kota, menurun sebesar Rp 4,2 triliun.

Pemprov Jatim berharap dapat menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung perkembangan industri otomotif di Jawa Timur. 

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Karena seperti kita tahu, belanja opsen kita turunnya sekitar Rp 600 miliar. opsen yang dari kita seperti pembagian PKB dan lain-lain, turunnya Rp 600 miliar,” ungkap Wali Kota Cak Eri, Kamis (14/8/2025).

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur Surabaya yang sebelumnya direncanakan di tahun 2025, tidak boleh terhenti. 

Demi menambal defisit keuangan tersebut, Pemkot Surabaya bersama DPRD sepakat mengajukan pembiayaan alternatif kepada Bank Jatim sebesar Rp 452 miliar.

"Alhamdulillah dengan pembiayaan itu, maka infrastruktur tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Karena infrastruktur ini adalah penggerak dari ekonomi,” kata Cak Eri.

Porsi belanja fungsi infrastruktur tetap sekitar 47,74 persen, atau sama dengan tahun sebelumnya.