Imbas Kenaikan Harga Minyak Dunia, PDIP Jatim Minta Kepala Daerah Setop Pemborosan Anggaran

SURYA.CO.ID, SURABAYA - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Timur untuk menghentikan kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang mengarahkan seluruh kader partai di pemerintahan daerah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan bahwa instruksi tersebut harus dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh kepala daerah dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD sebagai bentuk tanggung jawab politik partai dalam melindungi kepentingan rakyat.

“DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan arahan yang jelas melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 agar seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan mencermati dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal daerah. Arahan ini harus dilaksanakan secara serius di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Deni Wicaksono.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar Amerika Serikat harga minyak mentah dunia berpotensi menambah beban subsidi minyak di Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga BBM, meningkatnya biaya distribusi barang, serta tekanan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Karena itu, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi dampak fiskal daerah.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menekankan pentingnya langkah efisiensi anggaran daerah dengan memprioritaskan belanja yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran. Kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak, terutama yang bersifat seremonial dan berpotensi memboroskan anggaran, sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” kata Deni.

Menurutnya, fokus kebijakan anggaran daerah harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga pangan, memastikan kelancaran distribusi barang, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga meminta kepala daerah dan DPRD untuk memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Keberpihakan kepada rakyat kecil adalah prinsip ideologis PDI Perjuangan. Karena itu arahan DPP ini harus dijalankan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari komitmen partai dalam melindungi kepentingan rakyat,” tegasnya.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah serta Fraksi PDI Perjuangan di DPRD agar instruksi DPP tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Ini adalah momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepemimpinan yang responsif, disiplin anggaran, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkas Deni. (*)