IHSG Rontok, Permainan Atau Mekanisme Pasar

Perbedaan ini bisa kita baca investor kita di BEI inklusinya masih rendah, lantaran literasi rakyat kita tentang saham masih minimalis dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan. Rendahnya literasi itu kadang bahkan terkait soal pengisian administrasi, sebagaimana yang ditemukan oleh MSCI, dan hendaknya hal ini juga menjadi atensi dari OJK.

Akibat ancaman MSCI ini, Saya justru mengkhawatirkan nasib para investor retail  di saham, mereka baru investasi kecil kecilan, modal mereka bisa erosi, bahkan lenyap dalam sekejap. 

Dampaknya bisa traumatis, mereka bisa jera main saham, terutama dikalangan para pemula. Padahal kita selama ini bekerja keras memperbaiki literasi, agar investor di BEI makin banyak, suatu langkah untuk menipis otoritas bursa tidak transparan, dan permainan saham hanya dikendalikan sejumlah kecil pemegang saham. 

Terlalu dini sangkaan MSCI terkait kepemilikan saham yang hanya dikendalikan sedikit orang, dan tidak transparan, jika pangkal masalahnya di pembaruan administrasi yang tidak dilakukan oleh OJK. Hal itu perlu pembuktian lebih lanjut. Dan saya kira, saya akan menerima sepenuhnya jika pembuktian itu benar, namun fact findingnya harus kongkrit. 

Namun kita juga harus membaca tentang dilema bursa kita yang masih dangkal karena belum banyaknya minat investor. Dan inilah tantangan BEI, tantangan para emiten yang hendak mencari modal. Kalau faktanya minat investor di BEI masih kecil, lalu di baca sebagai pengendalian saham oleh segelintir investor, saya kira perlu hati hati menafsirkan soal itu.

Justru saya mendorong perlu lembaga pembanding untuk men-challenge laporan MSCI. Hal itu penting agar investor global tidak di suguhi “kebenaran tunggal”. Bukankah dalam dunia bisnis praktik second opinan itu sangatlah wajar, dan kita memerlukan itu saat ini, agar semakin memberikan kejernihan bagi investor di bursa saham Indonesia, agar advisory benar benar advisory untuk membangun market yang sehat, bukan bagian dari sindikasi aksi goreng saham. 

Said abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR