Solar Non-Subsidi Naik, Ekonom Unair Minta Pemprov Jatim Siapkan Subsidi

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga solar non-subsidi mengancam sektor logistik Jatim yang 70 persen armadanya mengandalkan truk berbahan bakar diesel.
• Pemprov Jatim diminta merumuskan skema subsidi ongkos angkut demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
• Lonjakan harga BBM nonsubsidi berisiko memicu peralihan ilegal ke Biosolar, sehingga pengawasan ketat sangat dibutuhkan.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) diminta segera merumuskan langkah antisipasi pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi.

Langkah cepat ini dinilai krusial guna mencegah efek domino berupa lonjakan biaya angkut logistik yang dapat memicu inflasi pangan di tingkat daerah hingga nasional.

Dampak ke Sektor Logistik dan Harga Pangan

Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Wisnu Wibowo, menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai pintu gerbang logistik nasional. Menurutnya, gejolak operasional di Jatim akan langsung merembet ke rantai pasok wilayah lain.

“Kalau konteks Jawa Timur, dampaknya bisa ke nasional juga. Jatim ini pintu gerbang logistik antarwilayah di Indonesia dan menyangga perekonomian nasional,” ujar Wisnu, Rabu (6/5/2026).

Ia memaparkan, sektor vital seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian sangat sensitif terhadap fluktuasi harga BBM. Di sektor logistik, sekitar 70 persen armada distribusi bahan pokok masih mengandalkan truk berbahan bakar solar.

Kenaikan biaya angkut ini dikhawatirkan mengerek harga komoditas pangan harian seperti beras, cabai, dan sayur-mayur.

Wisnu mengilustrasikan, kenaikan harga solar sebesar Rp1.000 per liter dapat memicu kenaikan ongkos angkut beras hingga Rp60 ribu per kontainer, yang berujung pada naiknya harga eceran di pasar.

Langkah Antisipasi yang Harus Diambil

Guna meredam ancaman inflasi pangan dan PHK terselubung di sektor angkutan, Wisnu menyarankan beberapa langkah strategis berikut:

• Pemberian Subsidi Ongkos Angkut: Pemprov Jatim didesak menyiapkan subsidi biaya angkut bagi armada distribusi bahan pokok demi menjaga daya beli masyarakat.
• Bantuan Usaha Ekspedisi: Pemerintah memfasilitasi pengusaha yang terikat kontrak pengiriman lama dengan bantuan modal kerja atau subsidi bunga perbankan.
• Pengetatan Pengawasan SPBU: Menutup celah kecurangan karena selisih harga tinggi berisiko mendorong pengguna BBM industri untuk menyedot kuota solar subsidi.

Kenaikan Harga BBM Non-subsidi Mei 2026

Kekhawatiran lonjakan inflasi ini sangat beralasan, menyusul penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina (Persero) yang berlaku efektif per 4 Mei 2026. Penyesuaian ini mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

Harga jenis diesel non-subsidi mengalami lonjakan ekstrem. Berdasarkan data resmi Pertamina, Dexlite kini dibanderol Rp26.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp23.600. Kenaikan lebih tajam terjadi pada Pertamina Dex (CN 53) yang menembus Rp27.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi jenis Biosolar tetap ditahan pada level Rp6.800 per liter. Selisih yang melebar hingga puluhan ribu rupiah ini menjadikan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi di lapangan kian mendesak untuk diperketat agar pasokan bagi yang berhak tidak terganggu.