Sikap Prabowo Usai Didesak Agar Keluar BoA Bentukan Trump Imbas Perang AS-Israel Vs Iran

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) usai serangan Israel dan AS ke Iran.
• Pemerintah menilai konflik berpotensi melemahkan mandat dan efektivitas BoP.
• Opsi keluar dari BoP ikut dibahas jika lembaga tak lagi menjalankan misinya.
• Rencana pengiriman 8.000 pasukan ke ISF bergantung pada hasil evaluasi efektivitas BoP.

SURYA.co.id – Situasi geopolitik yang memanas usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu memicu langkah serius dari pemerintah Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut tengah mempertimbangkan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Sinyal itu muncul setelah Presiden menggelar pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026), bersama para presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan berlangsung selama sekitar 3,5 jam.

Evaluasi Keanggotaan BoP Menguat

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan kesiapan untuk meninjau ulang posisi Indonesia di BoP.

"Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi," kata mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai pertemuan selama 3,5 jam itu, Selasa malam, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.

Menurut Hassan, pembahasan turut menyoroti masa depan BoP di tengah konflik yang melibatkan negara-negara anggotanya sendiri.

“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap dia.

Baca juga: Imbas Perang AS-Israel Vs Iran, 4 Tokoh Desak Indonesia Keluar BoA Bentukan Donald Trump karena Ini

Mandat Perdamaian Dinilai Berpotensi Melemah

Sebagai informasi, BoP dibentuk dengan misi menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan konflik.

Mandatnya mencakup mendorong gencatan senjata (ceasefire), memastikan akses bantuan kemanusiaan, hingga mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik.

Namun, serangan militer oleh Israel dan AS (yang juga merupakan bagian dari BoP) dinilai dapat memengaruhi legitimasi serta efektivitas lembaga tersebut.

Hassan mengakui bahwa kondisi terkini memunculkan pertanyaan serius terkait tingkat keberhasilan BoP ke depan.

"Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi," ucap Hassan.

Ia menambahkan, komunikasi Presiden dengan sejumlah kepala negara, termasuk negara-negara di kawasan Teluk Persia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga menangkap kekhawatiran serupa.

"Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya," jelas Hassan.

Opsi Keluar dari BoP Ikut Dibahas