Said Abdullah Tekankan Pentingnya Parlementary Threshold di DPR, Ada Resiko Deadlock Fraksi

“Jika tidak bisa memenuhi kewajiban kelegislatifannya, maka peran wakil mereka di DPR akan pincang, tidak bisa efektif,” ujarnya.

Putusan MK dan Arah Kebijakan PT

Said Abdullah merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan angka PT 4 persen pada pemilu lalu. Menurutnya, pembatalan itu bukan berarti MK menolak PT secara keseluruhan.

“Perlu saya tegaskan lagi merujuk putusan MK, bahwa MK tidak melarang penggunaan PT,” kata Said.

Ia menjelaskan, MK hanya menilai angka 4 persen tidak memiliki dasar konstitusional yang kokoh. Oleh karena itu, PT tetap bisa digunakan dengan norma yang lebih sesuai.

Said menekankan perlunya merumuskan PT berdasarkan asas representasi, bukan sekadar angka nominal. Dengan begitu, PT bisa lebih relevan dengan kondisi politik Indonesia.

Ia menilai, PT harus diarahkan untuk memastikan partai yang masuk ke DPR mampu menjalankan fungsi kelegislatif secara penuh.

“Bisa saja normanya kita tuangkan dengan mendasarkan pada asas representasi untuk menunjang fungsi kelegislatifan,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, PT akan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang multikultural.

Said menegaskan, arah kebijakan PT harus fokus pada efektivitas parlemen dan stabilitas politik nasional.